Hak Recall Bukan Milik Rakyat, MK Tegaskan Parpol Satu-Satunya Pemegang Kendali Pemberhentian DPR

Meski demikian, keputusan MK ini bukan berarti perdebatan selesai. Di tengah tuntutan publik yang semakin kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas anggota DPR, wacana pemberian hak recall kepada pemilih diperkirakan masih akan terus muncul—terutama sebagai respons atas rendahnya kepercayaan publik terhadap sejumlah wakil rakyat.

Baca Juga: Rupiah Menguat di Awal Perdagangan, Didongkrak Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Putusan MK justru membuka ruang diskusi baru: seberapa besar peran parpol dalam mengawasi kadernya di parlemen, dan sejauh mana suara rakyat benar-benar terwakili setelah mereka memberikan mandat dalam pemilu.***