Strategi Kemenkumham Era Prabowo-Gibran: Layanan Publik Kini Lebih Aksesibel untuk Semua, Termasuk Kelompok Rentan!

INSIBERNEWS - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia berkomitmen untuk memastikan pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan dengan optimal.

Berbagai strategi dan program telah dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan informasi publik, dengan mengedepankan keterbukaan, kolaborasi, dan aksesibilitas.

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiariej, menjelaskan bahwa Kemenkumham telah mengimplementasikan berbagai saluran untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan melalui media sosial, situs resmi Kemenkumham, serta berbagai program tatap muka yang melibatkan komunitas dan pemangku kepentingan.

“Kemenkumham menyebarkan informasi melalui medsos, serta situs resmi terintegrasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai kebijakan, regulasi, dan layanan publik,” ujar Edward.

Kolaborasi dengan Komunitas dan Pemangku Kepentingan

Kemenkumham juga berkolaborasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan distribusi informasi, termasuk dengan KOPPETA HAM (Komunitas Pelajar Penggiat HAM), mahasiswa, komunitas industri kreatif, dan lainnya.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memastikan bahwa informasi yang disebarkan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

 Baca Juga: Blak-blakan Ayu Ting Ting di Pilkada Depok: Harap Kemacetan Beres Tapi Tegaskan Tak Tertarik Masuk Dunia Politik!

Peningkatan Kompetensi SDM untuk Pelayanan Publik

Salah satu strategi penting yang diterapkan Kemenkumham adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayanan publik.

Edward menyebutkan bahwa Kemenkumham memberikan pelatihan bahasa isyarat bagi pegawainya, untuk memastikan layanan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Selain itu, Kemenkumham juga menjalankan program Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII), yang merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan World Intellectual Property Organization (WIPO).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.

 Baca Juga: Modus Licik Ketahuan! Pria di Bali Pakai 14 Barcode Nelayan untuk Gasak BBM Subsidi Berlimpah

Sosialisasi dan Edukasi melalui Berbagai Kegiatan

Kemenkumham juga gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui pameran dan layanan konsultasi kekayaan intelektual, seperti yang dilaksanakan dalam kegiatan Inacraft 2024 dan Festival Kekayaan Intelektual 2024 di Bali.