Strategi Kemenkumham Era Prabowo-Gibran: Layanan Publik Kini Lebih Aksesibel untuk Semua, Termasuk Kelompok Rentan!

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai regulasi dan hak-hak yang dimiliki masyarakat terkait kekayaan intelektual.

Akses Informasi untuk Kelompok Rentan

Kemenkumham juga berfokus pada peningkatan aksesibilitas informasi untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan menyusui.

Sejumlah satuan kerja Kemenkumham kini memiliki duta pelayanan yang terampil dalam bahasa isyarat, dan situs satuan kerja sudah dilengkapi dengan fitur aksesibilitas untuk memudahkan kelompok disabilitas mengakses informasi.

Selain itu, Kemenkumham juga memastikan bahwa setiap pelayanan publik yang diberikan kepada kelompok rentan didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai serta petugas yang telah mengikuti pelatihan khusus.

“Kemenkumham mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan untuk memastikan kelompok rentan memiliki akses yang setara terhadap informasi publik. Satuan kerja Kemenkumham memberikan pelayanan kepada kelompok lansia, disabilitas, ibu hamil dan menyusui dengan sarana dan prasarana, dan petugas yang telah mengikuti pelatihan khusus,” ungkap Edward.

 Baca Juga: Pencairan Gaji Pensiunan PNS Desember 2024 Serta Tunjangan Anak dan Pasangan Naik 12%

Mengembangkan Strategi dan Inovasi untuk Pelayanan Berkualitas

Edward menegaskan bahwa Kemenkumham terus berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan inovasi agar pelayanan publik semakin berkualitas.

Kemenkumham juga mendukung upaya pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat, karena menurutnya, hak memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan segala upaya tersebut, Kemenkumham bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, serta memastikan bahwa semua pihak, termasuk kelompok rentan, dapat mengakses informasi secara adil dan setara.

 Baca Juga: Kompetisi BRImo Indonesia Pingpong League (IPL) 2024 Seri Tiga Dimulai, 25 Klub Bersiap Rebut Tiket Grand Final

Pemisahan Kemenkumham dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Sebagai informasi, pada kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dipisah menjadi tiga kementerian terpisah: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pembagian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan fokus masing-masing kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.