Kritik Mutasi Pejabat Kementerian PU Berujung Doxing, UGM Pasang Badan Lindungi Sang Dosen

INSIBERNEWS - Kebebasan berpendapat di ranah akademik kembali mendapat ujian serius. Seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Nabyla Risfa Izzati, diduga menjadi korban intimidasi dan penyebaran data pribadi (doxing) oleh pihak tak dikenal.

Teror psikologis ini mencuat ke publik setelah sang akademisi memberikan komentar kritis di media sosial terkait isu mutasi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Rentetan kejadian tidak menyenangkan ini bermula dari sebuah cuitan di platform X pada 16 Juli 2026.

Kala itu, Nabyla merespons sebuah unggahan yang membahas polemik kebijakan mutasi pegawai Kementerian PU.

Dengan nada geram, ia menyarankan agar para pegawai yang merasa dirugikan berani melawan kesewenang-wenangan tersebut melalui jalur hukum yang sah.

Baca Juga: Kawal Ketat Truk Tangki, Pertamina dan Polda Jamin Stok BBM di Sumut Aman Terkendali

Respons tajam Nabyla itu pun berbunyi lugas tanpa tedeng aling-aling.

"PTUN-in aja sih pejabat dzalim kayak gini. Greget banget" Tulis Nabyla dalam cuitannya yang dengan cepat viral, menuai belasan ribu reaksi, dan menembus angka lebih dari 3,2 juta penayangan.

Buntut dari cuitan berani tersebut, Nabyla tiba-tiba dihubungi oleh nomor WhatsApp asing yang mendesaknya untuk segera menghapus unggahan.

Tak sekadar meminta, oknum misterius itu turut melampirkan rincian data pribadi sang dosen yang diduga diretas secara ilegal.

Data sensitif yang diumbar mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, identitas keluarga, hingga rekam jejak lokasi terakhir gawainya.

Baca Juga: Misteri Pemilik Emas 74 Kg Belum Terpecahkan, Kejagung Masih Dalami Aset Sitaan Kasus Febrie Adriansyah

Mengetahui salah satu tenaga pendidiknya mendapat perlakuan represif, pihak Dekanat FH UGM langsung pasang badan.

Dekan FH UGM, Dahliana Hasan, menegaskan bahwa institusinya sama sekali tidak akan tinggal diam melihat adanya upaya pemberangusan nalar kritis di negara demokrasi.