INSIBERNEWS - Pemerintah kembali menaruh fokus besar pada percepatan reforma agraria sebagai langkah nyata mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa distribusi tanah negara harus lebih tepat sasaran dan langsung menyentuh kelompok paling rentan.
Baca Juga: Cukai Rokok Tembus Rp176,5 Triliun, Bea Cukai Ungkap Faktor Pendorong Kenaikan Penerimaan
Muhaimin atau Cak Imin menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sedikitnya satu juta warga yang masuk kategori miskin ekstrem akan mendapat akses tanah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Tanah negara yang belum dimanfaatkan, termasuk eks-HGU hingga tanah terlantar, akan diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Usai rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (24/11/2025), Cak Imin menekankan pentingnya memetakan ulang seluruh program agar lebih tepat guna. Menurutnya, selama ini sebagian masyarakat kelas terbawah belum sepenuhnya tersentuh program reforma agraria.
Baca Juga: Terobosan di 2026, Prabowo Ungkap Perbaikan Sekolah Bisa Diajukan Secara Online ke Pemerintah
“Kita membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama,” ujar Cak Imin.
Ia menjelaskan bahwa akses terhadap tanah bukan hanya soal kepemilikan lahan, tetapi juga tentang meningkatkan kapasitas ekonomi warga.
Dengan adanya kepastian lahan, masyarakat dapat mengembangkan usaha pertanian, peternakan, hingga aktivitas produktif lainnya yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga.
Baca Juga: Kasasi Ditolak, Mario Dandy Tetap Dihukum 6 Tahun dalam Kasus Asusila terhadap AG
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat mekanisme pendampingan bagi penerima TORA. Pendampingan ini akan melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendanaan, serta kelompok masyarakat agar tanah yang diberikan tidak hanya dimiliki, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Cak Imin menilai program ini penting untuk mempersempit kesenjangan dan memastikan pembangunan berjalan merata. Terlebih, sejumlah wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem masih menghadapi problem minimnya akses lahan dan sumber daya produksi.
Artikel Terkait
TNI Siap Kawal Kilang Minyak BUMN: Menhan Tegaskan Langkah Pengamanan Energi Nasional
Terobosan di 2026, Prabowo Ungkap Perbaikan Sekolah Bisa Diajukan Secara Online ke Pemerintah
Kebakaran Hebat Guncang Pabrik Tekstil di Jababeka, Asap Hitam Menyelimuti Langit Cikarang
Kronologi Kematian Alex Iskandar di Polres Jaksel, Terduga Pelaku Penculikan dan Pembunuhan Alvaro
Polisi Ungkap Motif Penculikan dan Pembunuhan Alvaro Kiano yang Dilakukan oleh Ayah Tirinya
Kasasi Ditolak, Mario Dandy Tetap Dihukum 6 Tahun dalam Kasus Asusila terhadap AG
Mawa Ungkap Bukti CCTV soal Dugaan Perselingkuhan Suami dan Inara Rusli: 'Zina Besar Banget!'
Stok BBM Dijaga Ketat Jelang Natal hingga Lebaran, ESDM: Jarak Perayaan Terlalu Dekat
Bongkar Jejak Percakapan Gelap Sang Ayah Tiri Sebelum Bunuh Alvaro, Polisi Ungkap Ada Peluang Tersangka Baru
Cukai Rokok Tembus Rp176,5 Triliun, Bea Cukai Ungkap Faktor Pendorong Kenaikan Penerimaan