TNI Siap Kawal Kilang Minyak BUMN: Menhan Tegaskan Langkah Pengamanan Energi Nasional

INSIBERNEWS - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat akan dilibatkan secara langsung untuk menjaga seluruh kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan ini muncul setelah pembahasan dalam rapat tertutup antara Menhan dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Komisi I DPR RI pada Senin (24/11/2025).

Usai rapat, Sjafrie menyampaikan bahwa pengamanan objek vital energi kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Baca Juga: Soroti Keluhan terkait PBB, DJP Siap Diskusi Bareng MUI soal Fatwa Pajak Berkeadilan

“Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kilang minyak bukan sekadar fasilitas industri, tetapi bagian dari aset strategis yang sangat menentukan stabilitas nasional. Karena itu, katanya, diperlukan penjagaan yang lebih ketat dan terstruktur.

“Industri energi, terutama yang dikelola BUMN, punya dampak langsung terhadap kedaulatan negara. Jadi wajar kalau pengamanannya diperkuat,” kata Sjafrie dalam kesempatan yang sama.

Baca Juga: Soroti Keluhan terkait PBB, DJP Siap Diskusi Bareng MUI soal Fatwa Pajak Berkeadilan

Menurutnya, keputusan ini juga berangkat dari evaluasi terhadap berbagai potensi ancaman, mulai dari sabotase, aksi kriminal, hingga gangguan terhadap distribusi energi. Ia menilai, TNI AD memiliki kapasitas dan kesiapan untuk menjalankan tugas tersebut secara profesional.

Selain menurunkan personel TNI AD, pengawasan di area Pertamina juga akan melibatkan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Lembaga intelijen ini disebut bakal memantau dinamika keamanan di lapangan agar potensi ancaman bisa dideteksi lebih awal dan ditangani secara cepat.

Baca Juga: 3 Miliar Ton Sumber Daya Baru Ditemukan! Freeport Buka Peluang Perpanjang Tambang di Papua

Keterlibatan BAIS, kata Sjafrie, diharapkan dapat memberikan lapisan pengamanan tambahan melalui pemetaan risiko serta analisis intelijen yang lebih matang.

Dalam rapat itu, Komisi I DPR juga disebut mendukung pengamanan berlapis di objek vital negara, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu terkait geopolitik dan pasokan energi. Pemerintah ingin memastikan distribusi energi nasional tetap stabil tanpa gangguan.

Ke depan, Kementerian Pertahanan bersama TNI dan Pertamina akan menyusun mekanisme teknis terkait pola penjagaan, jumlah personel, hingga koordinasi di lapangan. Pemerintah berharap langkah ini bisa memberikan rasa aman sekaligus memastikan keberlanjutan operasional kilang di seluruh Indonesia. ***