Maraknya Jual Beli Jabatan dan Proyek Fiktif, Menkeu Purbaya Soroti Reformasi Tata Kelola Daerah yang Belum Tuntas

Ia juga meminta agar kepala daerah dan pejabat terkait memperbaiki tata kelola keuangan serta memperkuat sistem pengawasan internal. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memperkuat peran inspektorat dan memperbanyak audit berbasis risiko.

“Jangan hanya tunggu temuan dari BPK atau KPK. Pemerintah daerah harus berani melakukan pencegahan dari dalam. Karena kalau sudah kena kasus, dampaknya bukan hanya ke citra, tapi juga ke kinerja ekonomi daerah,” kata Purbaya menutup sambutannya.

Baca Juga: Kasus Kematian Mahasiswa Unud, RSUP Prof Ngoerah Hentikan Sementara Koas yang Diduga Terlibat Perundungan

Pemerintah pusat sendiri disebut tengah menyiapkan sejumlah instrumen pengawasan baru yang lebih terintegrasi antar lembaga, termasuk rencana digitalisasi sistem laporan keuangan daerah.

Dengan tujuan sederhana, agar uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pejabat.