Kabinet 'Gemuk' Prabowo-Gibran, Strategi Politik atau Beban Pemerintahan?

INSIBERNEWS - Langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet dengan jumlah kementerian terbanyak dalam sejarah Indonesia memunculkan pro dan kontra.

Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk politik kompromi untuk merangkul seluruh kekuatan politik yang ikut mendukungnya di Pilpres 2024. Namun di sisi lain, banyak pihak menilai langkah ini justru berpotensi membuat pemerintahan tidak efisien.

Baca Juga: Tragedi di Kedai Kopi Kulon Progo, Bocah 6 Tahun Tewas Tertimpa Kentongan Raksasa

Kabinet Prabowo-Gibran kini disebut sebagai kabinet “super gemuk”. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, jumlah kementerian di era Prabowo melonjak menjadi 48 dari yang sebelumnya hanya 34.

Tak hanya itu, ada pula 56 posisi wakil menteri yang disiapkan, sehingga total pejabat setingkat menteri dan wakil menteri mencapai 104 orang.

Peningkatan jumlah kementerian ini terjadi karena adanya pemecahan lembaga dan pembentukan badan baru. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Energi Terbarukan, hingga Kementerian Ketahanan Sosial.

Semua lembaga baru ini diklaim dibentuk untuk mendukung visi besar Prabowo: mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan pertahanan nasional.

Baca Juga: Pertanyakan Sisa Tahunan APBD ke Tito Karnavian, Menkeu Purbaya Soroti Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Masih Jawa Sentris

Meski begitu, publik menilai langkah ini juga sarat kepentingan politik. Banyak analis menyebut pembentukan lembaga baru bukan semata demi efisiensi, melainkan untuk menampung figur-figur politik yang dianggap “berjasa” selama masa kampanye.

“Prabowo mencoba merangkul semua pihak agar stabilitas politik terjaga. Tapi di sisi lain, hal ini membuat kabinet tampak seperti hasil kompromi besar,” ujar seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia, Senin (20/10/2025).

Baca Juga: Na Daehoon Diduga Diselingkuhi Julia Prastini Ditengah Punya Anak 3, Ia Kenang Kehidupan Broken Homenya

Sejak dilantik setahun lalu, pemerintahan Prabowo-Gibran memang kerap jadi sorotan, bukan hanya karena ukuran kabinetnya yang luar biasa besar, tetapi juga karena beberapa kali melakukan reshuffle menteri. Pergantian pejabat dalam waktu singkat memunculkan pertanyaan soal efektivitas koordinasi di tingkat kementerian.

Beberapa kalangan masyarakat sipil juga menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada kinerja dan hasil nyata ketimbang sekadar memperluas struktur birokrasi.

Sebab, jumlah pejabat yang banyak belum tentu berbanding lurus dengan kecepatan pelayanan publik dan capaian pembangunan.