Maraknya Jual Beli Jabatan dan Proyek Fiktif, Menkeu Purbaya Soroti Reformasi Tata Kelola Daerah yang Belum Tuntas

INSIBERNEWS - Praktik penyelewengan kekuasaan di tingkat daerah, mulai dari jual beli jabatan, suap audit, hingga proyek fiktif di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menuai sorotan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Hal tersebut dinilai menjadi persoalan serius yang menggerogoti keuangan publik.

“Data KPK juga mengingatkan kita, dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah. Dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca Juga: Ingatkan Aparat Hukum Jangan Dzolim, Prabowo: Jangan Kriminalisasi Rakyat Kecil, Penegak Hukum Harus Punya Hati!

Menurutnya, berbagai kasus tersebut menandakan bahwa upaya memperkuat integritas birokrasi belum berjalan maksimal.

Hasil survei penilaian integritas (SPI) 2024 bahkan menunjukkan skor integritas nasional baru menyentuh angka 71,53, masih di bawah target 74.

“Kalau dilihat dari datanya, rata-rata skor provinsi hanya 67, sementara kabupaten 69. Artinya, sebagian besar pemerintah daerah masih masuk kategori zona merah atau rentan terhadap korupsi,” jelas Purbaya.

Baca Juga: Kabinet 'Gemuk' Prabowo-Gibran, Strategi Politik atau Beban Pemerintahan?

Menkeu menekankan bahwa situasi ini cukup mengkhawatirkan karena memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan dan kontrol di tingkat daerah.

“Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya juga yang dimarahin,” ujarnya setengah bercanda.

Purbaya menambahkan, data KPK juga menyoroti sejumlah sumber risiko korupsi yang belum terselesaikan, seperti jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi terhadap kebijakan publik, dan penyimpangan dalam pengadaan barang serta jasa.

Baca Juga: Na Daehoon Diduga Diselingkuhi Julia Prastini Ditengah Punya Anak 3, Ia Kenang Kehidupan Broken Homenya

Praktik seperti itu menjadi akar masalah lambannya pembangunan daerah. Setiap rupiah yang bocor karena korupsi, kata Purbaya, menjadi tanda ada layanan publik yang tidak berjalan atau infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu.

“Kalau kita biarkan, anggaran pembangunan bisa bocor ke mana-mana. Akibatnya, masyarakat yang jadi korban karena program pemerintah tidak tercapai,” tutur Purbaya.