Sejauh ini, belum ada sanksi yang secara spesifik mengatur tentang penjualan atau konsumsi daging anjing di wilayah Bantul. Namun, secara moral dan sosial, praktik tersebut kerap menuai kritik dari kelompok pecinta hewan serta masyarakat yang menilai tindakan itu tidak etis.
Beberapa aktivis perlindungan hewan juga telah menyerukan agar pemerintah daerah segera turun tangan.
Mereka menilai perdagangan daging anjing tidak hanya bermasalah dari sisi etika, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan masyarakat karena tidak ada jaminan kebersihan dan pengawasan veteriner.
Baca Juga: TRAGIS! Diduga Gegara Tak Dengar Klakson, Purnawirawan TNI 85 Tahun Tewas Disambar Kereta
Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini, pemerintah Kabupaten Bantul kini dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara pendekatan hukum, edukasi masyarakat, serta aspek kemanusiaan dalam menangani persoalan perdagangan daging anjing.***