Puan Maharani Soroti Tindak Pencurian Ikan di Laut Natuna, Tegaskan Pelanggaran Kedaulatan Negara

INSIBERNEWS – Tindakan pencurian ikan oleh dua kapal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara kembali mencuat ke permukaan, dengan alat tangkap merusak jenis trawl yang digunakan dalam aksi ilegal tersebut.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa kejadian ini bukan hanya soal pencurian sumber daya alam, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia dan kejahatan ekologis yang merugikan negara.

Diketahui, kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal ini diperkirakan mencapai angka yang fantastis, yakni Rp152,8 miliar.

 Baca Juga: Dendam Cinta Jadi Motif Pembakaran Anak di Tangerang, Begini Kronologinya!

Puan menyoroti dampak besar yang dirasakan oleh nelayan lokal yang sehari-harinya mengandalkan Laut Natuna sebagai sumber penghidupan.

"Nelayan Natuna sudah cukup bertahan dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem, terbatasnya fasilitas, dan kurangnya subsidi bahan bakar. Sekarang mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka, justru dieksploitasi oleh kapal-kapal asing," ujar Puan dengan tegas.

 Baca Juga: Dua Pria Asal Bogor Gagal Selundupkan 900 Gram Sabu di Bandara Aceh

Menurut Puan, pencurian ikan yang terus terjadi di Laut Natuna Utara ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menggambarkan ketidakpedulian terhadap kelestarian alam.

Dia mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk lebih tegas dalam memberantas illegal fishing.

"Nelayan lokal perlu didukung dengan armada tangkap yang memadai serta jaminan pasar untuk hasil tangkapan mereka," lanjut Puan.

 Baca Juga: India Tanggapi Serangan Tembakan Pakistan di Garis Kendali Jammu dan Kashmir

Selain itu, Puan juga mendorong agar pengawasan di perairan Indonesia semakin diperketat dengan memanfaatkan teknologi canggih.

Integrasi antara Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, dan KKP menjadi sangat penting untuk memastikan adanya pencegahan dini terhadap praktik ilegal ini.

"Pencegahan adalah kunci. Kita tidak bisa terus-terusan menunggu kejadian seperti ini terulang kembali," tegas Puan dalam pernyataannya.

 Baca Juga: BYD Kuasai Pasar Mobil Listrik Indonesia, Raup Separuh Penjualan Nasional di Kuartal Pertama 2025