15,3 Juta Warga Masih Unbanked, LPS Pasang Target Turunkan Angka Signifikan pada 2026

INSIBERNEWS - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti masih besarnya tantangan inklusi keuangan di Indonesia. Hingga 2025, tercatat sekitar 15,3 juta penduduk usia produktif, yakni 15 hingga 69 tahun, belum tersentuh layanan perbankan formal atau masuk kategori unbanked.

Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan otoritas keuangan, mengingat akses terhadap rekening bank menjadi pintu awal masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi formal dan layanan keuangan yang aman.

Baca Juga: Bersih-bersih Bea Cukai, Menkeu Purbaya Siapkan Pergantian Pejabat Secara Besar-besaran

Merespons situasi itu, LPS bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menetapkan target ambisius untuk tahun depan. Pemerintah menargetkan penurunan signifikan jumlah masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening bank pada 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan komitmen lembaganya untuk terus memperluas jangkauan layanan keuangan formal, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal.

Baca Juga: Seskab Teddy dan Menaker Tinjau Magang Nasional di Paragon, Dorong Anak Muda Siap Masuk Dunia Kerja

"Target kami akan menurunkan ke sekitar 13 juta jiwa penduduk usia produktif yang belum memiliki rekening pada tahun 2026," ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK, Selasa (27/1/2026).

Untuk mencapai target tersebut, KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS akan memperkuat kolaborasi lintas lembaga. Fokus utama diarahkan pada peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat.

Baca Juga: Parlemen Korsel Jadi Sorotan, Trump Resmi Naikkan Tarif Impor hingga 25 Persen

Salah satu program yang diandalkan adalah inisiatif bertajuk “Like It”, yang dirancang untuk membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan lembaga keuangan formal.

"Kami punya program 'Like It' misalnya untuk menguatkan kepercayaan bagi nasabah. Target kami di 2026 adalah menambah jumlah penduduk usia produktif yang memiliki rekening agar bisa mengakses sektor dan layanan keuangan yang memadai," tutur Anggito.

Baca Juga: Klaim Bisa Hemat 46 Persen, Ahok Bongkar ‘Permainan’ Pengadaan di Pertamina dan Alasan Mundur dari Jabatannya

Dengan perluasan inklusi keuangan ini, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga mampu memanfaatkan berbagai layanan keuangan secara bijak, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.***