INSIBERNEWS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan kesiapan menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa pakaian layak pakai bagi warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Bantuan tersebut berasal dari pakaian reject atau batal ekspor yang diproduksi pabrik dalam negeri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut total pakaian yang disiapkan mencapai sekitar 125 ribu potong. Seluruhnya dipastikan masih dalam kondisi baik dan layak digunakan, meski tidak jadi dikirim ke luar negeri karena kendala non-kualitas.
“Ini adalah bentuk kepedulian bersama. Pakaian-pakaian tersebut masih sangat layak pakai dan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak banjir,” ujar Tito dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, sumber bantuan berasal dari perusahaan-perusahaan garmen besar yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari dua perusahaan yang sudah berkoordinasi dengan pemerintah, satu perusahaan menyiapkan sekitar 100 ribu potong pakaian, sementara satu lainnya menyediakan 25 ribu potong.
Tito menilai keterlibatan sektor swasta dalam penanganan bencana perlu diperkuat. Karena itu, ia mengusulkan adanya izin khusus agar perusahaan dapat lebih leluasa menyalurkan bantuan kemanusiaan saat terjadi krisis.
“Kami mendorong adanya regulasi atau izin khusus supaya sektor swasta bisa bergerak cepat membantu masyarakat ketika bencana terjadi,” kata Tito.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat. Bantuan dari sektor swasta dinilai dapat melengkapi bantuan logistik pemerintah yang sering kali terbatas.
Kemendagri, lanjut Tito, akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan distribusi pakaian tepat sasaran. Prioritas penyaluran akan diberikan kepada wilayah dengan dampak banjir terparah serta kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan.
Baca Juga: BYD Masih All Out Mobil Listrik, Opsi Hybrid di Indonesia Tetap Terbuka
Selain membantu korban banjir, program ini juga dinilai sebagai solusi agar pakaian gagal ekspor tidak terbuang sia-sia. Pemanfaatan barang layak pakai tersebut diharapkan dapat memberi manfaat ganda, baik bagi masyarakat terdampak bencana maupun bagi perusahaan.
Kemendagri berharap langkah ini bisa menjadi contoh sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor swasta dalam penanganan bencana, sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah situasi darurat.***