Kendati demikian, hak rehabilitasi yang dimiliki Ira Puspadewi dengan abolisi yang diterima Tom Lembong merupakan hal yang berbeda dari kacamata hukum.
Dalam Keppres rehabilitasi Ira, fokusnya pemulihan nama, kedudukan, dan martabat.
Sementara itu, abolisi adalah penghentian proses pidana ketika perkara belum diputus pengadilan.
Abolisi juga memerlukan persetujuan DPR melalui Surat Presiden Nomor R43/Pres/07/2025 tertanggal 30 Juli 2025.
Baca Juga: Pernah Diancam Penculikan, Ibu Kandung Alvaro Kiano Bongkar Sifat Buruk Ayah Tirinya
Hal tersebut pernah diungkapkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sempat menegaskan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Juli 2025 lalu.
“DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli tentang pemberian abolisi atas nama Tom Lembong,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Juli 2025 lalu.
Dengan keputusan itu, pengusutan perkara impor gula 2015-2016 di Kementerian Perdagangan dihentikan.
Tak hanya terkait rehabilitasi dan abolisi yang menjadi hak istimewa Prabowo, sebelumnya juga terdapat amnesti yang pernah diberikan sang Presiden RI kepada ribuan tahanan pidana.
Baca Juga: KAI Siapkan 49 Juta Kursi untuk Libur Natal dan Tahun Baru, Tambah Puluhan Perjalanan KA Harian
Amnesti untuk 1.116 Tahanan Pidana di 2025
Selain rehabilitasi yang didapatkan Ira Puspadewi, tercatat sebelumnya Presiden Prabowo juga menandatangani amnesti untuk 1.116 tahanan pidana.
Hal ini sempat diutarakan Menteri Hukum (Menhum), Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 31 Juli 2025 lalu.
“Ya, salah satunya amnesti adalah kasus-kasus penghinaan kepada presiden,” ujar Supratman.
Baca Juga: Ribuan Warga Sunter Jaya Kepung Kantor BPN, Tuntut Blokir Sertifikat Tanah di 7 RW Dicabut
“Amnesti awalnya 44 ribu, setelah verifikasi 1.116 yang memenuhi syarat dan sudah uji publik,” imbuhnya.