Ia menambahkan, Polri siap menerima setiap masukan demi memperbaiki kinerja dan memperkuat kepercayaan publik.
“Kami paham Polri adalah bagian dari semangat reformasi. Karena itu, kami terbuka terhadap segala evaluasi agar Polri semakin profesional dan dekat dengan masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga: Kenang Jasa Para Pahlawan, Prabowo Pimpin Renungan Suci di TMP Kalibata
Jimly menjelaskan, hasil kerja komisi ini nantinya akan terbagi dua: rekomendasi kepada Presiden dan rekomendasi untuk internal Polri.
Beberapa rekomendasi mungkin tidak akan diumumkan secara publik karena bersifat teknis atau internal. Namun, ia memastikan transparansi tetap dijaga dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik.
“Kalau rekomendasinya menyangkut hal-hal internal, bisa jadi tidak diumumkan. Tapi intinya, Kapolri sudah bersikap terbuka dan siap menindaklanjuti apa pun yang perlu diperbaiki,” kata Jimly.
Baca Juga: Kapsul Tertabrak Puing Antariksa, 3 Astronot China Batal Pulang ke Bumi
Ia berharap dalam tiga bulan ke depan, komisi bisa menyelesaikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk Presiden.
“Kita kerja maraton selama tiga bulan ini, dan nanti hasilnya akan kami laporkan kepada Presiden. Keputusannya tentu ada di tangan beliau,” pungkasnya.
Sementara itu, Komisi Reformasi Internal Polri sendiri beranggotakan 52 perwira tinggi yang dipimpin oleh Kalemdiklat Polri, Komjen Chrysnanda Dwilaksana.
Baca Juga: Bilqis Balita 4 Tahun Menghilang 6 Hari di Makassar, Kini Sudah Ditemukan, Kondisi Selamat
Sedangkan Komisi Reformasi bentukan Presiden berisi tokoh-tokoh lintas bidang, seperti Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Supratman Andi Agtas, Mahfud MD, Ahmad Dofiri, Listyo Sigit, Idham Aziz, dan Badrodin Haiti. Satu nama perempuan disebut masih dirahasiakan dan akan diumumkan kemudian.
Dengan komposisi yang kuat dan lintas latar belakang, publik menaruh harapan besar agar reformasi Polri kali ini benar-benar menghadirkan perubahan nyata.
Bukan hanya soal citra, tapi juga sistem kerja, budaya organisasi, hingga pelayanan yang lebih transparan dan berkeadilan.***