Presiden Jokowi Perintahkan TNI Buat Angkatan Siber, Gerak Masyarakat di Dunia Digital akan Dibatasi?

Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa lembaga ini dapat melampaui batasan yang seharusnya, melakukan pembatasan yang tidak proporsional terhadap aktivitas digital yang sah, dan mengancam hak asasi manusia.

Peneliti Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya memiliki undang-undang keamanan siber.

Baca Juga: Presiden Jokowi Marah Sebab Perizinan MotoGP Mandalika Ribet

“Pertama kita belum beres ini undang-undang keamanan siber. Undang-undang keamanan siber kita ini belum beres. Secara lebih luas lagi kita belum punya undang-undang yang mengatur soal penyelenggaraan keamanan (siber) ini,” ujar Khairul Fahmi.

“Mana domain keamanan negara, mana domain keamanan publik, mana domain industri keamanan,” lanjutnya.***