KPK Soroti Pungli dan Titipan Siswa di SPMB 2026, Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Korupsi

Beberapa persoalan yang ditemukan mencakup ketidakjelasan informasi daya tampung sekolah, lambatnya penanganan pengaduan masyarakat, hingga proses pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Kondisi tersebut dinilai dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan murid baru.

Melalui surat edaran yang diterbitkan, KPK berharap seluruh pihak terkait dapat bersama-sama menjaga integritas pelaksanaan SPMB 2026.

Baca Juga: Empat Anggota Keluarga Tewas di Tenda Kemping Posong, Polisi Curigai Keracunan Gas Portable

Pemerintah daerah, sekolah, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan diimbau memperkuat pengawasan dan menutup celah praktik korupsi agar proses penerimaan siswa berlangsung bersih dan akuntabel.

KPK menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi ruang yang adil bagi seluruh calon murid tanpa intervensi, titipan, maupun pungutan yang melanggar aturan. ***