Biaya Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumatra Tembus Rp51 Triliun, Pemerintah Siapkan Langkah Darurat

INSIBERNEWS - Pemerintah mulai memetakan kebutuhan anggaran besar untuk memulihkan wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Estimasi dana yang dibutuhkan tak main-main, nilainya sudah menyentuh puluhan triliun rupiah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan perkiraan biaya pemulihan sementara mencapai Rp51,82 triliun.

Angka tersebut berasal dari perhitungan lintas kementerian, terutama laporan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum yang mengompilasi kerusakan di tiga provinsi terdampak.

Baca Juga: Pemerintah Kebut Kirim Bantuan Pangan ke Wilayah Banjir, Stok Digandakan untuk Aceh hingga Sumbar

Pernyataan ini disampaikan Suharyanto saat menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di posko terpadu penanganan bencana Aceh, yang berlokasi di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu malam, 7 Desember 2025.

“Kami sudah melaporkan secara nasional, estimasi sementara untuk tiga provinsi ini mencapai sekitar Rp51,82 triliun.”

Menurut Suharyanto, angka tersebut masih bersifat dinamis dan bisa kembali meningkat. Proses pendataan kerusakan dan jumlah korban masih terus berjalan, seiring tim di lapangan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lokasi terdampak.

Baca Juga: Menkeu Beri Ultimatum ke Bea Cukai, Kinerja Disorot dan Opsi Pembekuan Menguat

Khusus untuk wilayah Aceh, kebutuhan anggaran pemulihan disebut paling besar. Estimasi sementara menunjukkan Aceh membutuhkan dana sekitar Rp25,41 triliun, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta fasilitas umum yang rusak berat.

Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kerusakan juga tercatat cukup serius, mulai dari rusaknya permukiman warga, sekolah, puskesmas, hingga lahan pertanian yang tersapu banjir dan tertimbun material longsor. Pemerintah tengah menyusun skala prioritas agar pemulihan bisa dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.

Baca Juga: Anak di Bawah Umur Masuk Medsos? Menkomdigi: Platform yang Akan Disanksi, Bukan Orang Tuanya

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo disebut meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bergerak cepat, tidak hanya dalam fase tanggap darurat, tetapi juga dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat juga tengah menghitung skema pendanaan, termasuk opsi realokasi anggaran dan dana cadangan bencana.

Selain pembangunan fisik, pemulihan sosial ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Banyak warga kehilangan mata pencaharian, lahan usaha, hingga tempat tinggal. Pemerintah berencana menyiapkan program bantuan usaha, santunan bagi korban, serta relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Baca Juga: Menjadi Sahabat Disabilitas, BRI Berdayakan Difabel Melalui Kegiatan Pelatihan dan Pemagangan