Menkeu Beri Ultimatum ke Bea Cukai, Kinerja Disorot dan Opsi Pembekuan Menguat

INSIBERNEWS - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait kinerja institusi yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Ia menegaskan, pemerintah tak akan ragu mengambil langkah ekstrem jika dalam waktu satu tahun ke depan tidak ada perubahan yang nyata.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 8 Desember 2025. Dalam forum tersebut, Purbaya menekankan bahwa masa “toleransi” untuk pembenahan sudah sangat terbatas, dan tidak ada lagi ruang untuk bekerja setengah hati.

Baca Juga: Cuaca Jabodetabek Hari Ini, 9 Desember 2025: Siang Berpotensi Hujan Petir, Warga Diminta Waspada

“Kalau dalam setahun tidak bisa dibenahi, ada kemungkinan besar kita akan ambil langkah keras, bahkan sampai merumahkan seluruh pegawainya,” ujarnya di hadapan para anggota dewan.

Menurutnya, masalah di tubuh Bea Cukai bukan hanya soal target penerimaan negara, tetapi juga menyangkut citra layanan publik, transparansi, serta kepercayaan pelaku usaha. Ia menyebut, keluhan dari masyarakat dan dunia usaha soal prosedur yang berbelit hingga dugaan praktik tak profesional masih kerap terdengar.

Tak hanya sebatas ancaman soal gaji, Purbaya juga membuka opsi pembekuan institusi jika dianggap gagal menjalankan fungsi strategisnya. Dalam skenario terburuk, pengelolaan fungsi kepabeanan dan cukai berpeluang dialihkan ke pihak swasta, seperti pola yang pernah digunakan pada masa Orde Baru.

Baca Juga: Tak Cuma Bonus, Negara Siapkan Dana Pensiun Atlet: Erick Thohir Buka Arah Baru untuk Masa Depan Olahragawan

“Kita tidak ingin sampai ke sana, tapi negara harus punya opsi jika lembaga yang ada sekarang tidak mampu menjawab tuntutan zaman,” ucapnya menegaskan.

Ia menambahkan, langkah tegas ini bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan sebagai “shock therapy” agar reformasi birokrasi benar-benar berjalan, bukan sekadar slogan di atas kertas.

Menurutnya, beban Bea Cukai sangat besar karena menjadi salah satu pintu utama masuk dan keluarnya barang, sekaligus penjaga penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional.

Baca Juga: Tak Sanggup Atasi Banjir, 3 Bupati Aceh Disorot: Antara Realita Lapangan dan Gengsi Kepemimpinan

Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI dalam rapat tersebut turut menyoroti perlunya perbaikan menyeluruh, bukan hanya di level pimpinan, tetapi juga di pola kerja, sistem pengawasan internal, dan penggunaan teknologi digital. Mereka meminta langkah konkret, bukan janji normatif.

Di sisi lain, banyak pegawai di lingkungan Bea Cukai dikabarkan mulai merasa tertekan dengan pernyataan tersebut.