INSIBERNEWS - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengingatkan kembali betapa mahalnya biaya yang harus ditanggung akibat kemacetan parah di wilayah Jabodetabek.
Menurutnya, kerugian ekonomi yang ditimbulkan setiap tahunnya bisa tembus Rp100 triliun, angka yang setara dengan 4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan tersebut.
Baca Juga: BYD Mulai Ekspor Mobil Listrik dari Thailand ke Eropa, Targetkan Pasar Global
Saat menghadiri Apel Kolaborasi Mengatasi Kemacetan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025), Rano menegaskan bahwa hitungan ini bukan sekadar asumsi. Data tersebut merujuk pada hasil studi Bappenas bersama JUTPI II yang dilakukan pada 2019.
“Kerugian akibat macet bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Itu sama saja enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama. Bayangkan betapa besar uang yang sebenarnya terbuang hanya karena kendaraan terjebak di jalan,” ujar Rano.
Baca Juga: Mendikdasmen Usulkan Tambahan Anggaran Rp14,4 Triliun, Fokus Perbaiki Nasib Guru Honorer
Ia menambahkan, macet tidak hanya memengaruhi laju perekonomian, tetapi juga berdampak langsung ke banyak sektor lain.
Mulai dari dunia usaha yang terhambat distribusinya, sektor pariwisata yang kehilangan daya tarik, hingga masalah kesehatan masyarakat karena polusi yang semakin tinggi.
Rano juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia di Jakarta. Menurutnya, kondisi ini sudah masuk kategori darurat karena pertumbuhan kendaraan jauh lebih cepat dibanding pembangunan infrastruktur jalan.
Baca Juga: Taylor Swift Resmi Dilamar Travis Kelce, Pamer Cincin Berlian di Tengah Taman Romantis
“Kalau terus dibiarkan, macet bukan hanya soal telat sampai tujuan, tapi juga menggerus kualitas hidup warga. Kita harus berani mengambil langkah tegas,” katanya.
Ia pun mengajak daerah penyangga Jakarta untuk ikut berperan dalam mencari solusi. Rano menilai, persoalan kemacetan di ibu kota tidak bisa diselesaikan sendiri tanpa dukungan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Baca Juga: PCO Ingatkan Demo Adalah Hak Warga, Tapi Jangan Disertai Aksi Perusakan
Salah satu upaya yang didorong pemerintah adalah mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. Rano menekankan pentingnya integrasi moda transportasi, baik Transjakarta, MRT, LRT, maupun Transjabodetabek, agar warga semakin nyaman meninggalkan kendaraan pribadi.
Artikel Terkait
Tiga Kali Gugat Cerai Mental, Andre Taulany Masih Sah Jadi Suami Erin
Usai Demo Ricuh di DPR, Komdigi Panggil TikTok dan Meta Bahas Konten Provokatif
Spotify Hadirkan Fitur DM, Kini Bisa Chat dan Berbagi Lagu Langsung di Aplikasi
Saham Nissan Terjun Bebas Usai Mercedes-Benz Lepas Seluruh Kepemilikannya
Trump Ancam Naikkan Tarif Impor China 200 Persen Gara-Gara Magnet Tanah Jarang
PCO Ingatkan Demo Adalah Hak Warga, Tapi Jangan Disertai Aksi Perusakan
Mendikdasmen Usulkan Tambahan Anggaran Rp14,4 Triliun, Fokus Perbaiki Nasib Guru Honorer
Kejagung Ikut Dalami Dugaan Korupsi Google Cloud di Kasus Chromebook Kemendikbudristek
BYD Mulai Ekspor Mobil Listrik dari Thailand ke Eropa, Targetkan Pasar Global
Taylor Swift Resmi Dilamar Travis Kelce, Pamer Cincin Berlian di Tengah Taman Romantis