AS Hentikan Pendanaan untuk Pasukan Keamanan Palestina, Situasi di Tepi Barat Terancam?

Photo Author
Adi Sutiyawan, Insibernews
- Jumat, 21 Februari 2025 | 15:44 WIB
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (IG/Trump)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (IG/Trump)

INSIBERNEWS - Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menghentikan pendanaan untuk pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA), seiring dengan kebijakan pembekuan bantuan luar negeri yang lebih luas.

Langkah ini berpotensi menambah tantangan bagi PA dalam menjaga stabilitas di wilayah Tepi Barat yang diduduki serta menghadapi kemungkinan peran baru dalam mengelola Jalur Gaza di masa depan.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan BBM Subsidi Dihapus di 2027, Luhut: Bisa Hemat Miliaran Dolar!

Menurut laporan The Washington Post, penghentian dana ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang lebih ketat terhadap bantuan asing.

Sebagai salah satu penyokong utama program pelatihan keamanan Palestina, keputusan ini tentu menimbulkan dampak besar bagi kemampuan PA dalam mengelola keamanan di wilayahnya.

Baca Juga: Diduga Ada Intimidasi Terkait Kontroversi Lagu 'Bayar' Band Sukatani, Polisi: Polri Tidak Anti Kritik

Brigadir Jenderal Anwar Rajab, juru bicara pasukan keamanan PA, mengungkapkan bahwa selama ini AS menjadi donatur kunci dalam mendukung pelatihan serta pengembangan pasukan keamanan Palestina.

Dengan dihentikannya pendanaan tersebut, muncul kekhawatiran mengenai kesiapan pasukan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk ketegangan yang terus meningkat di wilayah Tepi Barat.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto yang Ditahan KPK Nyatakan Kegelapan Demokrasi Akibat Ambisi Kekuasaan

Meski demikian, menurut seorang mantan pejabat Israel, kantor Koordinator Keamanan AS di Yerusalem masih tetap beroperasi.

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa donor internasional lainnya telah menyatakan komitmennya untuk menutupi kekurangan dana yang ditinggalkan oleh AS.

Namun, belum diketahui apakah bantuan dari donor lain ini cukup untuk mempertahankan operasional pasukan keamanan PA seperti sebelumnya.

Baca Juga: 3 Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Wali Kota Semarang hingga Ditahan KPK, Apa Saja?

Kebijakan AS ini semakin memperumit dinamika politik dan keamanan di kawasan.

Halaman:

Editor: Adi Sutiyawan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X