INSIBERNEWS - Donald Trump kembali jadi sorotan setelah menerbitkan perintah eksekutif yang membuka peluang untuk melarang orang transgender berdinas di militer.
Kebijakan ini mengingatkan pada langkah serupa di masa jabatan pertamanya yang berdampak besar bagi komunitas transgender di AS.
Langkah ini menuai kritik tajam, terutama dari kelompok pendukung LGBTQ+. Monica Helms, seorang veteran Angkatan Laut sekaligus aktivis transgender, menyebut kebijakan ini tidak hanya merugikan komunitas, tetapi juga melemahkan kesiapan militer secara keseluruhan.
Apa Isi Perintah Eksekutif Trump?
Trump mengeluarkan perintah eksekutif tak lama setelah dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025. Perintah ini mencabut kebijakan era Joe Biden yang sebelumnya memungkinkan orang transgender bertugas di militer.
Walau belum ada larangan resmi, laporan menyebutkan bahwa Trump dan timnya bergerak cepat untuk membatasi hak-hak transgender, termasuk potensi larangan bertugas di angkatan bersenjata.
Dampak yang Diprediksi
Menurut laporan The 19th News, jika larangan ini diterapkan, sekitar 15.500 anggota militer transgender bisa terdampak. Ini diperkirakan menjadi salah satu pemutusan hubungan kerja terbesar bagi komunitas transgender.
Shannon Minter, Direktur Hukum untuk Pusat Hak Lesbian Nasional, menilai larangan ini tidak hanya merugikan militer, tetapi juga memperburuk stigma terhadap transgender di sektor pekerjaan lainnya.
Kenapa Trump Melakukan Ini?
Trump berpendapat bahwa keberadaan transgender di militer membebani anggaran negara, terutama untuk biaya perawatan kesehatan. Namun, data dari Palm Center menunjukkan bahwa biaya medis untuk transgender di militer hanya sekitar $3 juta per tahun—angka yang dinilai tidak signifikan dibandingkan anggaran militer AS secara keseluruhan.
Respons dan Kritik
Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Monica Helms menyoroti bahwa banyak anggota transgender bekerja di garis depan, seperti pilot pesawat tempur hingga awak kapal selam. Menyingkirkan mereka berarti kehilangan aset militer yang telah terlatih.
Apa Selanjutnya?
Saat ini, larangan resmi belum diberlakukan. Namun, langkah Trump untuk mencabut kebijakan pro-LGBTQ+ era Biden menjadi sinyal kuat bahwa perubahan besar sedang menuju komunitas transgender di militer AS.
Langkah ini jelas akan memicu perdebatan lebih lanjut, baik di pengadilan maupun di ruang publik. Jika benar-benar diterapkan, kebijakan ini tak hanya akan mengubah wajah militer AS tetapi juga menambah tekanan pada komunitas transgender secara luas.