Trump Janji Tetapkan Kebijakan Dua Jenis Kelamin, Tolak Pengenalan Identitas Transgender

INSIBERNEWS - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, pada Minggu (22/12/2024) mengumumkan rencananya untuk menetapkan kebijakan negara yang hanya mengakui dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di konferensi Turning Point Action yang berlangsung di Arizona, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan menegakkan kebijakan yang jelas mengenai hal ini.

Baca Juga: Sindikat Uang Palsu Terungkap di UIN Alauddin Makassar, 17 Tersangka Ditangkap

“Di bawah pemerintahan saya, Amerika Serikat akan mengakui hanya dua jenis kelamin, pria dan wanita. Ini bukan hal yang rumit, bukan?” ujar Trump, yang disambut tepuk tangan meriah dari para peserta konferensi.

Baca Juga: Awalnya Usulkan Kini Minta Tunda PPN 12 Persen, Waka Banggar DPR Nilai PDIP Sudutkan Pemerintah Prabowo

Pernyataan Trump ini muncul di tengah kontroversi yang terus berkembang mengenai hak-hak transgender di Amerika. Sebelumnya, surat kabar The Times melaporkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan perintah yang akan memaksa pemecatan semua personel militer transgender.

Langkah ini dapat berdampak pada sekitar 15.000 personel militer yang kini mengidentifikasi diri sebagai transgender.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Tunggu Keputusan Pemerintah Terkait Dampak Kenaikan PPN pada BBM dan LPG

Kebijakan tersebut menambah ketegangan dalam debat yang lebih luas mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak transgender di AS.

Di sisi lain, pengusaha terkenal Elon Musk, yang dikabarkan akan ditunjuk oleh Trump sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), turut memberikan dukungan terhadap kebijakan kontroversial ini.

Baca Juga: Mahfud MD Kritik Wacana Prabowo: Memaafkan Koruptor Bisa Rusak Penegakan Hukum

Musk, yang dikenal dengan sikap pro-konservatifnya, mendukung pengenaan hukuman penjara seumur hidup bagi dokter yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin pada anak-anak.

Pandangan ini memicu diskusi sengit, dengan banyak pihak mempertanyakan etika dan implikasi medis dari langkah tersebut.

Baca Juga: Anggota DPR Gerindra Sindir PDIP soal Drama Kenaikan PPN 12 Persen