Penjelasan Versi Pemerintah
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi pascabencana, Presiden Prabowo sempat menanyakan secara rinci mengenai fasilitas yang termasuk dalam pembangunan sumur bor.
“Lengkap sampai keluar airnya?” tanya Presiden.
Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa anggaran tersebut mencakup seluruh sistem pendukung, mulai dari instalasi pipa, pompa air, hingga tangki penampungan yang siap dimanfaatkan masyarakat.
“Lengkap, Pak Presiden. Termasuk instalasi air dan tangki, sehingga masyarakat bisa langsung mengambil air,” jelas Suharyanto.
Baca Juga: Depresi Gegara Putin, Surat Wasiat Ungkap Tekanan Psikologis WN Rusia yang Bunuh Diri di Badung Bali
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak kemudian menambahkan bahwa biaya pengeboran sangat bergantung pada kondisi geografis dan struktur tanah di lokasi.
“Kadang anggarannya bisa lebih dari Rp100 juta karena sangat tergantung jenis tanahnya. Kalau tanah keras, proses pengeboran bisa memakan waktu lebih lama,” tegas Maruli.
Perbedaan angka biaya antara versi pemerintah dan pengalaman warga ini pun memicu diskusi luas di masyarakat. Banyak pihak menilai perlu adanya transparansi dan standar biaya agar bantuan untuk korban bencana dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Isu ini sekaligus membuka ruang evaluasi terkait pengelolaan anggaran infrastruktur darurat, khususnya untuk kebutuhan vital seperti air bersih bagi korban bencana.