Hal ini menciptakan struktur ketidakadilan yang semakin menguatkan penindasan terhadap perempuan, di mana perempuan tidak memiliki kontrol atas tubuh mereka sendiri.
Baca Juga: Jakarta Pertamina Enduro Siap Tempur di Final Four Proliga 2025, Targetkan Lolos ke Final!
Penolakan Aliansi Perempuan Indonesia terhadap revisi UU TNI juga berkaitan dengan pengalaman sejarah, terutama pada era Orde Baru, di mana organisasi perempuan progresif dibungkam dan dihancurkan.
Orde Baru menggunakan politik seksual sebagai salah satu cara untuk menundukkan perempuan dan menghancurkan gerakan perempuan.
Ketika revisi UU TNI diberlakukan, hal ini bisa membuka jalan bagi semakin banyaknya tindakan represif terhadap perempuan dan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak mereka.***