Skandal Kuota Haji Rp1 Triliun, Pertanyaan Kritis Mengarah ke Pusat Kekuasaan!

Baca Juga: Negara Bersiap Masuk Lagi ke Industri Tekstil, Pemerintah Rancang BUMN Baru

Sejumlah pengamat menilai, jika penegakan hukum hanya berhenti pada level menteri, sementara pengambil keputusan tertinggi tidak dimintai keterangan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kasus kuota haji. Lebih jauh, hal itu menyentuh keberanian negara dalam menegakkan prinsip akuntabilitas kekuasaan secara menyeluruh.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK, apakah akan memanggil pihak-pihak lain yang disebut dalam konstruksi perkara.

Bagi banyak kalangan, pemeriksaan menyeluruh tanpa pandang jabatan menjadi kunci agar kasus ini tidak meninggalkan kesan tebang pilih, sekaligus memastikan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas semua kekuasaan.***