Banjir-Longsor di Sumatra Meluas, Psikolog Ingatkan Luka Warga Tak Boleh Diabaikan!

INSIBERNEWS - Desakan agar bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Kali ini datang dari kalangan akademisi dan praktisi psikologi yang menilai skala kerusakan dan dampak sosial sudah melampaui kapasitas penanganan daerah.

Psikolog dan Associate Professor Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar label administratif, melainkan kunci untuk mempercepat turunnya sumber daya negara, baik dari sisi anggaran, logistik, maupun koordinasi lintas lembaga.

Baca Juga: Biaya Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumatra Tembus Rp51 Triliun, Pemerintah Siapkan Langkah Darurat

“Status bencana nasional itu penting, bukan soal istilahnya, tapi supaya negara bisa langsung menurunkan seluruh resources tanpa hambatan birokrasi.”

Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah podcast yang tayang di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Senin, 8 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, Iqbal juga berbagi pengalamannya saat turun langsung ke Kabupaten Langkat pasca banjir, di mana ia melihat langsung kondisi korban di lapangan.

“Warga cerita ke saya, setelah tiga hari kejadian, bantuan baru masuk. Itu pun belum merata ke semua titik.”

Baca Juga: Menkeu Beri Ultimatum ke Bea Cukai, Kinerja Disorot dan Opsi Pembekuan Menguat

Iqbal menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan luka sosial yang lebih dalam jika tidak ditangani dengan cepat dan serius. Menurutnya, momentum ini seharusnya menjadi pembuktian apakah negara benar-benar hadir ketika rakyatnya dalam kondisi paling rentan.

“Dalam kepemimpinan, ada konsep royal dan loyal. Kalau pemerintah royal ke rakyat, rakyat akan loyal. Tapi kalau negara terlalu banyak hitung-hitungan, rasa percaya itu bisa terkikis.”

Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai memperberat beban pemerintah daerah dalam merespons bencana. Dalam pandangannya, pemangkasan dana transfer ke daerah menyebabkan banyak wilayah kehilangan ruang gerak untuk bertindak cepat.

Baca Juga: Cuaca Jabodetabek Hari Ini, 9 Desember 2025: Siang Berpotensi Hujan Petir, Warga Diminta Waspada

“Sumatera Barat saja dipotong sampai sekitar Rp2 triliun. Gubernurnya mau berbuat apa kalau resources-nya sudah ditekan?”

Iqbal menyebut, dalam situasi seperti ini, seharusnya pemerintah pusat lebih agresif mengambil alih kendali bantuan. Ia menilai tidak cukup hanya mengandalkan relawan sipil atau donasi publik, melainkan perlu pengerahan penuh seluruh kekuatan negara.

“Ini seharusnya bukan lagi gerakan sipil semata. Semua kekuatan harus dikerahkan.”