Presiden Prabowo Segera Terbitkan Aturan Baru untuk Program Makan Bergizi Gratis

INSIBERNEWS – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hari ini, Rabu, 29 Oktober 2025, menerbitkan dua aturan penting terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dua aturan tersebut meliputi Keputusan Presiden (Keppres) tentang tim koordinasi penyelenggara program MBG dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola pelaksanaan program.

Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat program MBG, yang telah mendapat perhatian luas karena dampaknya terhadap gizi anak dan masyarakat rentan.

Regulasi baru ini diharapkan bisa memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Menjadi Sosok Fenomenal, Pengamat Sebut Ceplas-ceplosnya Menkeu Purbaya Buat Masyarakat Melek soal Pemerintahan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat finalisasi regulasi di Jakarta bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa kemarin. Rapat tersebut menegaskan kesiapan pemerintah untuk mempercepat implementasi MBG secara terstruktur.

Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Keppres terkait tim koordinasi MBG sudah berada di tahap akhir.

"Tim koordinasi ini penting untuk memastikan program berjalan lancar, dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

Baca Juga: Dana Sitaan Rp13,2 Triliun Digerakkan untuk Perkuat LPDP, Pemerintah Tambah Total Jadi Rp25 Triliun

Perpres tentang tata kelola MBG juga disiapkan sebagai pedoman bagi semua lembaga yang terlibat. Regulasi ini akan menjadi acuan dalam hal koordinasi antarinstansi, pengawasan, hingga evaluasi keberhasilan program.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa tim koordinasi yang berada di bawah Menko Pangan akan memiliki tugas strategis. Mereka akan mengelola rantai pasok, memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi, serta melakukan evaluasi dampak program secara berkala.

Selain itu, tim ini juga akan bertugas memantau kualitas makanan yang disediakan dan memastikan standar gizi terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat sasaran. Hal ini penting untuk menjamin manfaat program tidak hanya kuantitatif, tetapi juga berkualitas.

Baca Juga: Presiden Prabowo Genjot Renovasi Rumah Tak Layak Huni, Target Capai 400 Ribu Unit di 2026

Pemerintah menilai penyusunan regulasi ini akan memperkuat sinergi antarinstansi dan meminimalkan tumpang tindih tugas.