KPK Sita 26 Kendaraan Terkait Korupsi Iklan Bank BJB, Termasuk Motor Eks Gubernur Jabar

INSIBERNEWS - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023.

Dalam pengembangan penyidikan, lembaga antirasuah tersebut menyita 26 unit kendaraan bermotor yang diduga terkait dengan perkara ini. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyampaikan bahwa kendaraan-kendaraan itu kini berada dalam pengawasan sebagai bagian dari barang bukti.

Baca Juga: Tuntutan Purnawirawan TNI Minta Gibran Mundur, Prabowo Minta Publik Tak Ikut Gaduh

Beragam kendaraan mewah dan motor premium menjadi barang sitaan KPK, termasuk satu unit Mitsubishi Pajero, Toyota Innova Zenix Hybrid, Toyota Avanza, hingga sepeda motor Yamaha NMAX.

Namun, yang paling menyita perhatian publik adalah satu unit motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berwarna hitam yang disita dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Kendaraan tersebut kini telah diamankan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.

Baca Juga: 79 Ribu Warga Kabupaten Tangerang Berisiko Terpapar HIV, Dinkes Intensifkan Pemeriksaan

Meski tak menyebutkan keterlibatan langsung Ridwan Kamil dalam perkara ini, penyitaan motornya menjadi sorotan tersendiri. KPK sendiri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp222 miliar.

Mereka di antaranya adalah Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Kepala Divisi Corporate Secretary Widi Hartoto, serta sejumlah pihak dari agensi periklanan swasta.

Baca Juga: Rahmat Setiawan Ungkap Pertemuan Hasto Kristiyanto dengan Wahyu Setiawan di Tahun 2019 dalam Kasus Korupsi Harun Masiku

Para tersangka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dengan menggunakan dana pengadaan iklan secara tidak sah.

Penyidikan ini melibatkan agensi seperti Antedja Muliatama, Cakrawala Kreasi Mandiri, BSC Advertising, Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Cipta Karya Sukses Bersama. Modus yang digunakan melibatkan pengaturan proyek secara internal dengan aliran dana yang tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga: Kasus Pengadaan Alkes RSUD Batin Mangunang, Kejari Tanggamus Tetapkan Dua Tersangka Baru

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 KUHP.