Tuntutan Purnawirawan TNI Minta Gibran Mundur, Prabowo Minta Publik Tak Ikut Gaduh

INSIBERNEWS - Isu tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya kini sedang jadi bahan perbincangan hangat di tengah masyarakat. Desakan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi telah mengajukan delapan poin tuntutan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Beberapa nama besar yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tersebut antara lain Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan.

Baca Juga: Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Mendagri: Harus Lewati Kajian Mendalam Dulu

Menanggapi situasi ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia memahami betul keresahan para purnawirawan tersebut, mengingat adanya hubungan emosional dan historis yang kuat di antara mereka.

“Pak Prabowo dan para purnawirawan itu berasal dari satu lingkungan, satu semangat perjuangan, satu nilai pengabdian. Jadi beliau sangat menghormati dan memahami isi tuntutan tersebut,” jelas Wiranto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Kamis (24/4).

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Pria dalam Karung di Daan Mogot Menyesal, Korban Ternyata Teman Lama Sekamar Kerja

Wiranto membenarkan bahwa salah satu poin dari delapan tuntutan tersebut memang secara eksplisit meminta agar Gibran mengundurkan diri dari posisi wakil presiden.

Namun, ia menekankan bahwa Presiden Prabowo tetap ingin menjaga stabilitas sosial dan politik, serta mencegah munculnya kegaduhan di tengah masyarakat.

“Presiden tidak ingin rakyat ikut terbawa arus polemik ini, karena hanya akan memperkeruh suasana,” katanya.

Baca Juga: Bukan Cuma Ridwan Kamil, Lisa Mariana Ungkap Sempat Jalin Hubungan dengan Artis dan Pejabat Lain, Siapa Saja?

Dalam pesannya yang disampaikan melalui Wiranto, Presiden Prabowo meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terseret dalam perdebatan pro dan kontra yang muncul akibat tuntutan tersebut.

Ia berharap semua pihak bisa melihat isu ini dengan kepala dingin dan tidak menambah panas suasana.

“Ini bukan soal politik biasa, ini menyangkut kehormatan dan pengabdian para prajurit. Tapi bukan berarti masyarakat harus ikut terbelah karena itu,” lanjut Wiranto.

Baca Juga: Rahmat Setiawan Ungkap Pertemuan Hasto Kristiyanto dengan Wahyu Setiawan di Tahun 2019 dalam Kasus Korupsi Harun Masiku