Petani Kalsel Keluhkan Sulitnya Jual Gabah ke Bulog, Mentan: Kita Harus Kolaboratif Berantas Celah Mafia

INSIBERNEWS - Keluhan petani Kalimantan Selatan kembali mencuat ke publik, khususnya soal sulitnya mereka menjual gabah ke Badan Urusan Logistik (Bulog).

Meski hasil panen melimpah, harga jual gabah di lapangan justru tak sebanding dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Petani mengaku hanya bisa menjual gabah mereka seharga Rp5.000 per kilogram, padahal HPP yang ditetapkan pemerintah adalah Rp6.500 per kilogram. Kondisi ini pun membuat banyak petani merasa tertekan dan bingung ke mana harus menjual hasil panennya.

Baca Juga: Peringati Hari Kartini, Holding Ultra Mikro BRI Ciptakan Ekonomi Inklusif dan Kesetaraan Gender dengan Berdayakan 14,4 Juta Pengusaha Wanita

Persoalan tersebut tak luput dari sorotan pengamat pertanian dari AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia), Khudori. Dalam dialog terbuka di program Q&A Metro TV yang tayang Senin (21/4/2025), Khudori mengungkapkan keprihatinannya langsung di hadapan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.

Ia menyinggung kunjungan Amran ke Kalimantan Selatan pada 18 Maret lalu, di mana saat itu petani menyampaikan langsung kesulitan mereka menjual gabah ke Bulog.

“Petani mengeluh, Pak Menteri. Mereka bahkan sulit berhubungan dengan Bulog,” kata Khudori.

Baca Juga: Geger! Penemuan Mayat Tanpa Kepala di Serang, Polisi Tangkap Pelaku dalam Waktu 24 Jam

Menanggapi hal tersebut, Amran menjelaskan bahwa koordinasi lintas lembaga adalah kunci utama dalam menghadapi persoalan klasik pertanian.

Meskipun Bulog bukan berada di bawah kewenangannya, ia menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi.

“Dalam pemerintahan sekarang, kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Semua harus saling bantu dan berkolaborasi,” ujar Amran.

Baca Juga: Andy Budiman Kecam Usulan Pergantian Wakil Presiden Gibran, Sebut Itu Ancaman Bagi Demokrasi

Di sisi lain, Amran juga menyampaikan bahwa stok beras nasional saat ini berada di titik aman, bahkan mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras meningkat 52 persen, dengan total stok mencapai 2,2 juta ton.

Meski terdengar menggembirakan, kondisi ini ternyata memunculkan tantangan baru, yakni celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum mafia pertanian untuk memainkan harga di pasar.