INSIBERNEWS - Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan tengah menyusun rencana untuk mencabut sejumlah sanksi yang selama ini diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia.
Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya Trump untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Moskow serta mendorong penyelesaian konflik di Ukraina.
Baca Juga: Banjir Parah Rendam Puluhan Rumah di Bekasi, Warga: Lebih Tinggi dari 2020!
Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat kebijakan sanksi terhadap Rusia telah lama menjadi strategi AS dalam menekan kebijakan luar negeri Kremlin.
Menurut sumber yang dekat dengan pemerintahan, Gedung Putih telah menginstruksikan Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan untuk membuat daftar sanksi yang dapat dikurangi atau dicabut.
Baca Juga: Samsung Galaxy A06: Spesifikasi Lengkap dan Harga Terbaru, HP Murah dengan Keamanan Knox Vault!
Daftar tersebut nantinya akan menjadi bahan diskusi antara pejabat AS dan Rusia dalam beberapa hari ke depan. Langkah ini menunjukkan adanya pendekatan baru dalam diplomasi AS-Rusia di bawah kepemimpinan Trump.
Selain sanksi yang bersifat ekonomi dan diplomatik, pemerintah AS juga dikabarkan tengah mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap sejumlah individu dan entitas tertentu, termasuk beberapa oligarki Rusia yang sebelumnya terkena dampaknya.
Baca Juga: Edward Corne Terseret Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Data LHKPN Jadi Sorotan
Kantor urusan sanksi di Departemen Keuangan kini sedang merumuskan proposal terkait entitas mana saja yang berpotensi mendapat keringanan. Jika rencana ini terealisasi, maka bisa menjadi perubahan besar dalam kebijakan luar negeri AS terhadap Rusia.
Sejumlah analis menilai langkah ini sebagai strategi Trump untuk membangun kembali hubungan yang lebih erat dengan Rusia, yang sempat memburuk dalam beberapa tahun terakhir akibat berbagai ketegangan geopolitik.
Baca Juga: Tanggul Jebol di Bandung, Pemerintah Gerak Cepat Atasi Banjir
Namun, di sisi lain, keputusan ini juga berpotensi memicu kritik dari berbagai pihak, terutama mereka yang meyakini bahwa sanksi terhadap Rusia masih dibutuhkan untuk menekan kebijakan luar negeri Moskow, khususnya terkait Ukraina.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai rincian rencana ini.
Artikel Terkait
KPK Absen di Sidang Praperadilan Hasto, Hakim Tunda Persidangan
Pembalap Muda Bertalenta, BRI Beri Dukungan untuk Mario Aji di Ajang Moto2
Sejumlah Menteri Berkumpul di Istana Upayakan Solusi untuk Eks Karyawan Sritex yang Terkena PHK Agar Bisa Kerja Kembali
Harta Kekayaan Riva Siahaan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Salah Satu Tersangka Dugaan Korupsi
Maya Kusuma Jadi Tersangka Baru di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Berikut Laporan Harta Kekayaannya
BRI Perluas Layanan Wealth Management dengan Hadirkan Private Signature Outlet di Surabaya
Kebakaran Besar Babat Habis Hutan di Jepang dalam 30 Tahun, Ribuan Warga Mengungsi
Tanggul Jebol di Bandung, Pemerintah Gerak Cepat Atasi Banjir
Edward Corne Terseret Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Data LHKPN Jadi Sorotan
Banjir Parah Rendam Puluhan Rumah di Bekasi, Warga: Lebih Tinggi dari 2020!