INSIBERNEWS - Ketegangan perdagangan antara China dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas setelah China resmi mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Gugatan ini diajukan pada Rabu (5/2/2025) sebagai respons terhadap kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump, yang dianggap merugikan perdagangan global.
Dilansir dari Channel News Asia, Kamis (6/2/2025), pemerintahan Trump menerapkan tarif tinggi pada berbagai produk impor dari China, Meksiko, dan Kanada.
Kebijakan ini menetapkan bea masuk sebesar 25 persen bagi produk dari Meksiko dan Kanada, serta 10 persen untuk barang-barang asal China. Beijing menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan komitmen AS dalam perjanjian perdagangan internasional.
Baca Juga: Buntut Usulan Trump Ambil Alih Gaza, Warga Palestina Hadapi Ancaman Pengusiran
Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh WTO, pemerintah China menegaskan bahwa tindakan AS bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diusung WTO.
China juga menyebut bahwa kebijakan tarif ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global dan merugikan banyak negara.
Oleh karena itu, Beijing memastikan akan mengambil langkah-langkah hukum untuk menentang keputusan tersebut.
Baca Juga: Presiden Palestina Tolak Keras Usulan Trump Soal Pengambilalihan Gaza
"China memiliki hak untuk mengambil langkah lebih lanjut dan mengajukan klaim tambahan terkait kebijakan tarif ini. Kami akan terus memperjuangkan kepentingan perdagangan yang adil dalam setiap tahapan konsultasi dan proses hukum di masa mendatang," demikian pernyataan resmi pemerintah China.
Baca Juga: Hutang Puasa Menumpuk Bertahun-Tahun? Begini Solusinya Cepat Melunasinya!
Perseteruan perdagangan antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, AS dan China telah beberapa kali terlibat dalam perang dagang yang berdampak pada rantai pasokan global.
Gugatan ini diperkirakan akan semakin memperumit hubungan perdagangan kedua negara, sekaligus menjadi ujian bagi WTO dalam menengahi perselisihan dagang internasional.