Ia juga mengajak seluruh kepala desa di Kabupaten Purwkarta untuk tidak hanya melihat kontrol sosial sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan desa.
“Mari kita buktikan bahwa pemerintahan desa yang baik adalah pemerintahan yang tidak takut untuk diawasi dan siap untuk menunjukkan bukti nyata dari kinerjanya,” tutupnya.
Sementara Ketua LSM Barak Indonesia, Mahesa Jenar menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa.
Baca Juga: Sampai Trending! IVE Sukses Tampil di Lollapalooza 2024
Ia menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan desa merupakan aspek yang sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel.
Dia menekankan bahwa setiap desa memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan dan strategi yang berbeda dalam pengelolaannya.
Dalam diskusi tersebut, Jenar juga menyinggung mengenai peranan LSM dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.
"Kami memiliki peran vital sebagai pengawas dan penggerak partisipasi masyarakat bukan untuk menakut nakuti rekan-rekan kepala desa," tegasnya.
Baca Juga: Sosok KDM Cagub Jabar Ramaikan Bursa Pilkada, ini Riwayat Karir Politiknya
Menurutnya, LSM maupun media dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga informasi mengenai kebijakan dan program desa dapat tersampaikan dengan baik.
"Dengan adanya keterlibatan LSM dan media diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan desa,"ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa salah satu tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan desa adalah pengelolaan dana desa.
Dalam hal ini, ia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
"Kami menyarankan agar pemerintah desa menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.,"katanya.
"Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih percaya dan merasa memiliki hak untuk mengawasi penggunaan dana desa,"pungkasnya.(Fuljo Saefulrohman)