Sengketa ini tak hanya memanaskan hubungan antarprovinsi, tapi juga memicu gelombang protes dari masyarakat Aceh Singkil. Warga setempat, yang sebagian besar menggantungkan hidup pada hasil laut di sekitar pulau-pulau tersebut, merasa kehilangan identitas dan mata pencaharian mereka.
“Pulau itu warisan leluhur kami. Kok tiba-tiba jadi punya Sumut? Ini tidak adil,” keluh Hasan, seorang nelayan dari Aceh Singkil. Aksi demonstrasi kecil-kecilan pun mulai bermunculan di daerah tersebut, menuntut kejelasan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Begini Tanggapan Jokowi Terkait Polemik Tambang Nikel Raja Ampat
Di sisi lain, Pemerintah Sumatra Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait protes Aceh. Namun, beberapa pejabat di Tapanuli Tengah menyebut bahwa keputusan Kemendagri didasarkan pada survei batas wilayah yang telah dilakukan sebelumnya.
Hal ini makin memperumit situasi, karena kedua provinsi sama-sama mengklaim memiliki bukti sah atas kepemilikan pulau-pulau tersebut.
Baca Juga: Mobil Dinas Wabup Mamuju Tabrak Lansia hingga Tewas, Diduga Pakai Pelat Palsu
Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Dr. Effendi Hasan, menilai bahwa sengketa ini berpotensi memicu ketegangan sosial jika tidak ditangani dengan bijak.
“Pemerintah pusat harus transparan dan melibatkan kedua pihak dalam dialog terbuka,” sarannya.
Baca Juga: Iran Desak PBB Gelar Sidang Darurat Usai Serangan Israel: Negosiasi Nuklir Terancam Batal
Mualem berharap Presiden Prabowo, yang dikenal dekat dengan masyarakat Aceh, akan memberikan perhatian khusus pada isu ini.
“Saya percaya Pak Prabowo punya komitmen untuk menjaga keadilan antarwilayah. Kami akan terus berjuang sampai hak Aceh diakui,” tutup Mualem dengan nada optimistis.
Sementara itu, masyarakat Aceh kini menanti hasil pertemuan dengan Kemendagri, berharap sengketa ini bisa selesai tanpa meninggalkan luka berkepanjangan antara dua provinsi bertetangga. Dengan tensi yang terus meningkat, semua mata tertuju pada langkah diplomasi yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan.