INSIBERNEWS - Pemerintah Aceh sedang dirundung keresahan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan empat pulau di Aceh Singkil sebagai bagian dari Provinsi Sumatra Utara.
Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang selama ini dianggap bagian dari wilayah Aceh, kini resmi masuk ke Tapanuli Tengah berdasarkan Keputusan Mendagri.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, tak tinggal diam dan berjanji memperjuangkan kedaulatan wilayahnya hingga ke Presiden Prabowo Subianto jika diperlukan.
Baca Juga: AHY Targetkan Akses Air Bersih Capai 100 Persen di 2045, Kolaborasi Jadi Kunci Utama
Keputusan Kemendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang diteken pada 25 April lalu, menjadi pemicu polemik ini. Mualem menyesalkan langkah pusat yang dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat Aceh.
“Kami tidak terima keputusan sepihak ini. Pulau-pulau itu jelas-jelas bagian dari Aceh, baik dari sejarah, geografi, maupun data administratif,” tegas Mualem saat memberikan keterangan di Banda Aceh, Sabtu (14/6/2025).
Ia menegaskan bahwa Aceh akan menempuh segala cara, mulai dari jalur resmi hingga pendekatan kekeluargaan, untuk menyelesaikan sengketa ini.
Baca Juga: PLTP Patuha Unit 2 Buka 500 Lowongan Kerja, Warga Lokal Jadi Prioritas Geo Dipa
Sebagai langkah awal, Pemerintah Aceh telah menyiapkan surat keberatan yang akan segera dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Surat itu berisi bukti-bukti kuat, termasuk dokumen historis, peta resmi, dan data kependudukan yang menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut berada di bawah yurisdiksi Aceh.
“Kami punya bukti yang tak terbantahkan. Kami harap Kemendagri mau membuka dialog dan meninjau ulang keputusan ini,” ujar Mualem, menunjukkan keyakinannya pada kekuatan argumen Aceh.
Baca Juga: Duka di Rel Demak, Bocah Tewas Tertabrak KA Sembrani di Perlintasan Tanpa Palang
Rencananya, perwakilan Pemerintah Aceh akan bertemu langsung dengan Kemendagri pada Rabu (18/6/2025) untuk membahas sengketa ini. Mualem juga menyinggung pendekatan personal yang akan ditempuh untuk menjaga hubungan baik antarpihak.
“Kami ingin menyelesaikan ini dengan kepala dingin, tanpa harus memperlebar konflik. Tapi kalau semua jalur buntu, kami akan bawa langsung ke Pak Prabowo,” katanya, menegaskan tekadnya untuk memperjuangkan hak wilayah Aceh hingga ke level tertinggi.
Baca Juga: Dewa United Geber Persiapan Piala Presiden 2025, Siap Ukir Prestasi di Panggung Asia
Artikel Terkait
Iran Desak PBB Gelar Sidang Darurat Usai Serangan Israel: Negosiasi Nuklir Terancam Batal
Jelang Kepulangan Jemaah Haji Indonesia, Terdapat Larangan Bawa Pulang Air Zamzam ke Tanah Air
Mobil Dinas Wabup Mamuju Tabrak Lansia hingga Tewas, Diduga Pakai Pelat Palsu
Begini Tanggapan Jokowi Terkait Polemik Tambang Nikel Raja Ampat
Spiritual dan Penuh Makna, Cak Imin Terharu Hadiri Acara Siraman Al Ghazali yang Dibalut Tradisi Jawa
Dewa United Geber Persiapan Piala Presiden 2025, Siap Ukir Prestasi di Panggung Asia
Duka di Rel Demak, Bocah Tewas Tertabrak KA Sembrani di Perlintasan Tanpa Palang
Pukulan Telak Israel: Sembilan Ilmuwan Nuklir Iran Tewas, Siapa Saja Mereka?
PLTP Patuha Unit 2 Buka 500 Lowongan Kerja, Warga Lokal Jadi Prioritas Geo Dipa
AHY Targetkan Akses Air Bersih Capai 100 Persen di 2045, Kolaborasi Jadi Kunci Utama