Gebrakan Suahasil Nazara, Rombak Eselon II dan KSSK hingga Gandeng Danantara Demi Stabilitas Ekonomi

INSIBERNEWS - Langkah taktis langsung diambil oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dengan merombak jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sekaligus menyempurnakan struktur Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

 

Manuver birokrasi ini dieksekusi demi memperkokoh tata kelola organisasi, merawat sistem merit, serta menjamin estafet kepemimpinan dalam merespons tantangan perekonomian nasional yang kian kompleks.

Keputusan rotasi dan promosi jabatan tersebut bukanlah langkah instan, melainkan buah dari evaluasi komprehensif melalui mekanisme manajemen talenta yang ketat oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

 

Penataan ulang struktur KSSK ini juga menjadi wujud nyata pemenuhan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang kini diselaraskan dengan kehadiran Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

 

"Ini adalah upaya berkelanjutan supaya organisasi kita terus bergerak, berkembang, dan mampu menjawab tantangan yang akan terus kita hadapi.

 

Ini adalah keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan kita semua menjaga kualitas organisasi dan mempersiapkan institusi kita ke depan," tegas Menkeu Suahasil di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Lebih jauh, perombakan ini membawa pesan khusus bagi Sekretariat KSSK agar mengambil peran yang lebih agresif sebagai motor penggerak koordinasi lintas otoritas.

 

KSSK kini dituntut untuk tidak sekadar menjadi panitia penyelenggara rapat rutin, tetapi wajib memantau denyut nadi ekonomi, memetakan potensi risiko, dan merumuskan sistem peringatan dini secara akurat.

 

"Saya ingin Saudara tidak hanya menjadi pengelola forum, tetapi Saudara harus menjadi penggerak koordinasi. Koordinasi pilar KSSK yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dan di dalam beberapa rapat terakhir kita mulai melibatkan elemen penting dari pengelolaan Republik ini yaitu Danantara, maka harus bisa dikoordinasikan sejak awal," ujar Menkeu memberikan instruksi.

Masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke dalam lingkar koordinasi KSSK menjadi strategi baru dalam menyinergikan pengelolaan kekuatan finansial negara.

 

Melalui transisi struktur dan penguatan jembatan komunikasi antarlembaga ini, Suahasil menaruh optimisme tinggi bahwa garda depan kementeriannya sanggup memproteksi stabilitas sektor keuangan tanah air.

 

"Kita adalah komponen tugas Kementerian Keuangan dan kita akhirnya bermuara memastikan setiap rupiah keuangan negara dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat. APBN akan terus melindungi, APBN akan terus menumbuhkan," pungkasnya, menegaskan bahwa orientasi akhir dari setiap kebijakan fiskal adalah demi kesejahteraan rakyat.(*)