Indonesia Resmi Masuk Dewan Perdamaian Gaza, Menkeu Singgung Iuran Rp16,7 Triliun

INSIBERNEWS - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) sebagai bagian dari komitmen diplomasi internasional dan peran aktif Indonesia dalam isu kemanusiaan global.

Keputusan ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah sorotan publik terkait konsekuensi anggaran yang menyertai langkah tersebut.

Baca Juga: DPR Dorong Teknologi BRIN Diterjunkan, Percepat Pencarian Korban Longsor Cisarua

Salah satu konsekuensi utama dari keanggotaan Indonesia adalah kewajiban iuran yang nilainya tidak kecil. Pemerintah disebut perlu menyiapkan kontribusi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp16,7 triliun untuk mendukung agenda Dewan Perdamaian Gaza.

Purbaya menjelaskan, skema pendanaan iuran tersebut berpotensi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, ia menegaskan belum ada keputusan final terkait alokasi anggaran karena pembahasan lanjutan masih menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga: Jelang Ramadan dan Idulfitri, Pemerintah Perkuat Pasokan Energi demi Jaga Inflasi 2026

“Untuk detail penganggarannya, kami belum diskusikan secara khusus. Pada waktunya nanti Presiden akan memberi tugas kepada saya,” ujar Purbaya.

Menurutnya, keputusan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Pemerintah menilai keterlibatan Indonesia penting untuk mendorong perdamaian, stabilitas kawasan, serta perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik.

Baca Juga: Sempat Difitnah Soal Es Gabus, Perjuangan 30 Tahun Sudrajat Berbuah Umrah dari Aisar Khaled

Terkait sumber dana, Purbaya mengakui APBN menjadi opsi paling realistis untuk menopang kewajiban tersebut. Namun, ia menekankan bahwa penganggaran tetap akan memperhatikan kondisi fiskal dan prioritas nasional lainnya.

“Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga, dari APBN,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, pemerintah akan memastikan kontribusi Indonesia tidak mengganggu program prioritas domestik, termasuk perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi nasional.

Baca Juga: Pembunuhan dan Penipuan Online, China Eksekusi 11 Anggota Sindikat Myanmar

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza juga dipandang sebagai bentuk konsistensi sikap pemerintah terhadap isu Palestina. Selama ini, Indonesia dikenal aktif menyuarakan perdamaian dan solusi kemanusiaan di berbagai forum internasional.