Kemenkeu Bantah Keras Isu Rekening Jokowi di Bank China, Ditegaskan Hoaks!

INSIBERNEWS - Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kabar yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan rekening milik mantan Presiden Joko Widodo bernilai ribuan triliun rupiah di sebuah bank di China adalah informasi palsu. Pemerintah memastikan isu tersebut tidak memiliki dasar fakta dan menyesatkan publik.

Isu itu mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial TikTok. Dalam narasinya, video tersebut mengklaim adanya simpanan uang dalam jumlah fantastis yang disebut-sebut berkaitan dengan jaminan pemaksaan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Baca Juga: Harga Minyak RI Terkoreksi di Akhir Tahun, Bayang-bayang Oversupply Tekan ICP

Kemenkeu menilai narasi tersebut sengaja dibangun untuk memancing emosi publik dan menciptakan persepsi keliru. Apalagi, video yang viral itu dikemas seolah-olah berbasis dokumen resmi, padahal tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi.

“Informasi yang beredar tersebut tidak benar dan merupakan hoaks,” tegas Kemenkeu melalui keterangan resminya.

Hasil penelusuran internal menunjukkan, video itu hanya memuat potongan foto sejumlah pejabat negara serta gambar tumpukan uang.

Baca Juga: Kasus Ahli Waris Anak Lina Jubaedah Mantan Istri Sule, Teddy Pardiyana Ajukan Permohonan Kontensius ke PA Bandung

Gambar uang tersebut diketahui merupakan dokumentasi barang bukti dari kasus tindak pidana korupsi yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sama sekali tidak berkaitan dengan pihak-pihak yang disebut dalam narasi.

Kemenkeu menilai praktik manipulasi visual semacam ini berbahaya karena dapat menyesatkan masyarakat yang tidak melakukan pengecekan ulang.

Penggunaan potongan gambar lama tanpa konteks kerap dimanfaatkan untuk membangun cerita palsu yang tampak meyakinkan.

Baca Juga: Momen Mencekam di Depok, Fortuner Tahan Truk Overload yang Meluncur Mundur Tak Terkendali

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi, terutama yang menyangkut nama pejabat negara dan isu sensitif bernilai besar.

“Kami meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi,” demikian pernyataan PPID Kemenkeu.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa penyebaran hoaks dapat menimbulkan keresahan sosial dan berpotensi melanggar hukum. Oleh karena itu, publik diharapkan mengandalkan sumber informasi resmi dan kredibel.