INSIBERNEWS - Gedung Putih mengungkapkan bahwa pemerintah Iran disebut telah membatalkan rencana pelaksanaan ratusan hukuman mati terhadap para demonstran.
Keputusan tersebut diklaim sebagai dampak langsung dari tekanan yang diberikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Teheran.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa Presiden Trump menerima informasi terkait penghentian sekitar 800 eksekusi mati yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung. Pernyataan itu disampaikan kepada awak media pada Kamis (15/1) waktu setempat.
Baca Juga: Permendikdasmen 6-2026, Upaya Mengembalikan Sekolah sebagai Ruang Aman dan Beradab
Menurut Leavitt, meskipun eksekusi tersebut dikabarkan dibatalkan, pemerintah AS tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa seluruh opsi, termasuk tindakan militer, masih berada di meja Presiden Trump.
“Presiden telah memperingatkan Iran bahwa akan ada konsekuensi serius jika kekerasan terhadap demonstran terus dilakukan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah Iran membantah keras tudingan adanya rencana hukuman mati terhadap para pengunjuk rasa. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan eksekusi mati yang sedang atau akan dijalankan.
Baca Juga: Parlemen Singapura Soroti Kasus Perdagangan Bayi Asal Indonesia, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat!
Dalam wawancara dengan media Amerika Serikat, Fox News, Araghchi menyatakan dengan tegas bahwa klaim tersebut tidak berdasar. Ia menekankan bahwa pemerintah Iran sama sekali tidak merencanakan hukuman gantung terhadap demonstran, baik dalam waktu dekat maupun ke depan.
Pernyataan Menlu Iran ini muncul setelah Presiden Trump sebelumnya menyampaikan peringatan keras kepada Teheran. Washington, menurut Trump, siap mengambil langkah “sangat tegas” apabila Iran tetap melanjutkan eksekusi terhadap warga yang terlibat aksi protes.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat seiring memburuknya situasi dalam negeri Iran. Sejak akhir bulan lalu, gelombang demonstrasi merebak akibat tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Uji Pasal Zina di KUHP Masuk MK, Pemohon Nilai Ancam Privasi dan Kebebasan Warga
Namun, Araghchi mengklaim kondisi di negaranya kini telah kembali stabil. Ia menyebut pemerintah Iran berada dalam kendali penuh dan menggambarkan kerusuhan yang terjadi sebagai bagian dari operasi terorisme terorganisir.
Sebelumnya, sejumlah pejabat Iran juga menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik apa yang mereka sebut sebagai aksi kerusuhan dan terorisme, yang menurut mereka memanfaatkan situasi protes domestik.
Artikel Terkait
Menkeu Rancang Lapisan Baru Cukai Rokok, Produsen Ilegal Diajak Masuk Jalur Resmi
Tabir Kuota Haji Dipertanyakan, KPK Didorong Periksa Jokowi sebagai Saksi
Skandal Kuota Haji Rp1 Triliun, Pertanyaan Kritis Mengarah ke Pusat Kekuasaan!
Permendikdasmen 6-2026, Upaya Mengembalikan Sekolah sebagai Ruang Aman dan Beradab
Ratusan Miliar untuk Seragam dan Alat Makan, ICW Pertanyakan Tata Kelola Anggaran MBG
Viral! Konser Band Wali di Malaysia Terhenti Tengah Jalan, Ini Kronologinya