INSIBERNEWS - PDI Perjuangan kembali menegaskan sikap kerasnya menolak wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Penegasan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai di Jakarta.
Dalam pidatonya, Megawati menekankan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang era reformasi. Menurutnya, sistem tersebut lahir dari tuntutan rakyat agar kedaulatan benar-benar berada di tangan publik, bukan segelintir elite politik.
Presiden ke-5 RI itu mengingatkan, gagasan memilih kepala daerah lewat DPRD berpotensi membawa bangsa ini mundur ke masa lalu. Ia menilai, sejarah telah mencatat bagaimana mekanisme tersebut kerap melahirkan praktik politik transaksional dan dominasi oligarki.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD,” kata Megawati di hadapan kader.
“Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” lanjutnya.
Megawati juga menepis argumen yang menyebut Pilkada tidak langsung lebih efisien dan murah. Baginya, demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari sisi anggaran, apalagi jika harus mengorbankan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.
Ia menilai, alasan efisiensi sering dijadikan dalih untuk mengurangi peran rakyat dalam proses politik. Padahal, menurut Megawati, kualitas demokrasi justru terletak pada sejauh mana rakyat dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan publik.
“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Baca Juga: Roby Tremonti Bantah Isu Child Grooming, Ungkap Fakta Pernikahan dengan Aurelie Moeremans
Sikap PDIP ini sekaligus menjadi sinyal kuat di tengah kembali menguatnya perdebatan soal desain Pilkada ke depan. Bagi partai berlambang banteng itu, menjaga Pilkada langsung berarti menjaga semangat reformasi agar tidak tergerus oleh kepentingan jangka pendek.***
Artikel Terkait
Kabar Gembira, Pemerintah Siapkan 5,750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Skandal Kuota Haji Rp1 Triliun, Pertanyaan Kritis Mengarah ke Pusat Kekuasaan!
Permendikdasmen 6-2026, Upaya Mengembalikan Sekolah sebagai Ruang Aman dan Beradab
Ratusan Miliar untuk Seragam dan Alat Makan, ICW Pertanyakan Tata Kelola Anggaran MBG
Viral! Konser Band Wali di Malaysia Terhenti Tengah Jalan, Ini Kronologinya
Gedung Putih Klaim Iran Hentikan Ratusan Eksekusi Mati Demonstran Usai Tekanan Donald Trump
Roby Tremonti Bantah Isu Child Grooming, Ungkap Fakta Pernikahan dengan Aurelie Moeremans
Momen Mencekam di Depok, Fortuner Tahan Truk Overload yang Meluncur Mundur Tak Terkendali
Kasus Ahli Waris Anak Lina Jubaedah Mantan Istri Sule, Teddy Pardiyana Ajukan Permohonan Kontensius ke PA Bandung
Bersama BRILink Agen, Keluarga di Jepara ini Berhasil Buka Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Sekitar