Gelombang PHK Belum Mereda, DPR Ingatkan Pemerintah Segera Koreksi Arah Kebijakan Ekonomi

INSIBERNEWS - Kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih masih memberikan tekanan serius terhadap dunia ketenagakerjaan.

Sepanjang 2025, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat cukup tinggi dan menyisakan kekhawatiran akan berlanjutnya tren negatif tersebut pada tahun mendatang.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, selama periode Januari hingga November 2025, sebanyak 79.302 pekerja kehilangan pekerjaan. Angka ini mencerminkan rapuhnya sektor industri dan jasa di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih tertahan di kisaran 5 persen.

Baca Juga: Insentif Guru Honorer Naik, DPR Ingatkan Negara Jangan Lupa Tenaga Administrasi Sekolah

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan dinilai belum mampu memberikan dorongan kuat dari sisi produksi maupun konsumsi rumah tangga. Akibatnya, banyak pelaku usaha memilih melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja, untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan bahwa angka PHK tersebut berpotensi terus bertambah hingga akhir 2025.

Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan tren serupa akan berlanjut pada 2026 jika pemerintah tidak segera melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Baca Juga: Indonesia Nominator Presiden Dewan HAM PBB 2026, Oleh Soleh: Saatnya Bicara Lebih Terbuka di Forum Dunia

“Ini bukan sekadar deretan angka statistik. Di baliknya ada jutaan keluarga yang merasakan langsung tekanan ekonomi akibat kehilangan sumber penghasilan,” ujar Edy Wuryanto dalam keterangannya.

Ia menilai, melemahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi. Penurunan konsumsi barang dan jasa berdampak langsung pada kinerja perusahaan, yang kemudian berujung pada penurunan produksi dan PHK lanjutan.

“Ketika daya beli turun, konsumsi ikut melemah. Produksi tertekan, dan pada akhirnya perusahaan mengambil langkah terakhir dengan merumahkan pekerja,” lanjutnya.

Baca Juga: Desa Pasir Masih Terisolasi, Perjuangan Relawan Melawan Arus Sungai Kirim Logistik ke Wilayah Gayo Lues

Edy juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan yang lebih pro-rakyat dan pro-pekerja. Stimulus ekonomi, perlindungan sosial, serta insentif bagi sektor padat karya dinilai perlu diperkuat untuk menahan laju PHK.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi berkualitas dan penguatan sektor industri dalam negeri. Menurutnya, tanpa langkah konkret, tekanan terhadap pasar tenaga kerja akan semakin berat.