Insentif Guru Honorer Naik, DPR Ingatkan Negara Jangan Lupa Tenaga Administrasi Sekolah

INSIBERNEWS - Kebijakan pemerintah menaikkan insentif guru honorer sebesar Rp100 ribu per bulan mulai 1 Januari 2026 mendapat sambutan positif dari DPR RI. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal keberpihakan negara terhadap tenaga pendidik non-ASN yang selama ini menopang proses belajar mengajar di berbagai daerah.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi kebijakan tersebut.

Menurutnya, tambahan insentif itu memang belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan guru honorer, namun setidaknya menjadi bentuk pengakuan atas peran mereka dalam dunia pendidikan.

Baca Juga: Indonesia Nominator Presiden Dewan HAM PBB 2026, Oleh Soleh: Saatnya Bicara Lebih Terbuka di Forum Dunia

Meski demikian, Saleh mengingatkan bahwa kebijakan tersebut baru menyentuh sebagian kecil dari persoalan besar di sektor pendidikan. Ia menilai, masih ada kelompok lain yang perannya tidak kalah penting, tetapi belum mendapatkan perhatian serius dari negara, yakni tenaga administratif sekolah.

“Kalau kita bicara operasional sekolah, hampir semuanya bergantung pada kerja tenaga administrasi. Mereka mengurus data siswa, keuangan, surat-menyurat, hingga laporan ke berbagai instansi,” ujar Saleh dalam keterangannya kepada media.

Ia menambahkan, tanpa tenaga administrasi, roda pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Namun ironisnya, kelompok ini justru kerap luput dari kebijakan peningkatan kesejahteraan, baik dalam bentuk insentif maupun jaminan kerja yang layak.

Baca Juga: Angin Barat Ngamuk! Kapal Pinisi Wisata Sharandy of The Seas Tenggelam di Pelabuhan Serangan-Bali

Saleh menyebut, di banyak sekolah, tenaga administrasi menerima penghasilan jauh di bawah standar kebutuhan hidup. Bahkan, sebagian dari mereka masih bekerja dengan status tidak jelas dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Menurutnya, pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan pendidikan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan. Peningkatan kesejahteraan tidak seharusnya hanya terfokus pada guru, tetapi juga mencakup seluruh elemen pendukung yang menjaga sistem pendidikan tetap berjalan.

Baca Juga: UMKM Binaan BRI, La Suntu Tastio Berhasil Angkat Tradisi Lewat Produk Tas Tenun

Ia juga mendorong adanya pendataan nasional yang akurat terkait jumlah dan kondisi tenaga administratif sekolah. Dengan data yang valid, pemerintah dinilai dapat merancang skema bantuan atau insentif yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Saleh berharap, kebijakan insentif guru honorer dapat menjadi pintu masuk bagi reformasi kesejahteraan pendidikan secara lebih luas. Ia menegaskan, kualitas pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh pengajar di kelas, tetapi juga oleh mereka yang bekerja di balik layar.

Ke depan, DPR berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah agar menghadirkan kebijakan pendidikan yang inklusif, adil, dan menyentuh seluruh pihak yang selama ini mengabdi demi kelangsungan dunia pendidikan Indonesia.***