Indonesia Nominator Presiden Dewan HAM PBB 2026, Oleh Soleh: Saatnya Bicara Lebih Terbuka di Forum Dunia

INSIBERNEWS - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyampaikan apresiasinya atas masuknya Indonesia sebagai nominator Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.

Ia menilai pencalonan tersebut sebagai pengakuan internasional atas peran dan posisi strategis Indonesia dalam isu-isu global, khususnya di bidang hak asasi manusia.

Menurut Oleh, dukungan penuh perlu diberikan agar Indonesia mampu meraih posisi tersebut. Ia berpandangan, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan membuka ruang dialog yang lebih adil dan berimbang antara pemerintah Indonesia dan komunitas internasional terkait berbagai persoalan HAM di dalam negeri.

Baca Juga: Angin Barat Ngamuk! Kapal Pinisi Wisata Sharandy of The Seas Tenggelam di Pelabuhan Serangan-Bali

Selama ini, kata dia, isu pelanggaran HAM di Indonesia kerap menjadi sorotan dalam forum Dewan HAM PBB. Sejumlah persoalan sensitif kerap diangkat dan dibahas tanpa konteks yang utuh, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap Indonesia di mata dunia.

“Mulai dari isu Papua, persoalan orang hilang, sampai tudingan pelanggaran HAM lainnya, Indonesia hampir selalu disudutkan. Narasi semacam ini tidak pernah benar-benar berhenti,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (28/12/2025).

Ia menilai, jika Indonesia dipercaya memimpin Dewan HAM PBB, pemerintah memiliki kesempatan lebih besar untuk menjelaskan secara menyeluruh langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan dalam upaya penegakan HAM. Dengan begitu, penilaian internasional tidak hanya bertumpu pada laporan sepihak.

Baca Juga: Desa Pasir Masih Terisolasi, Perjuangan Relawan Melawan Arus Sungai Kirim Logistik ke Wilayah Gayo Lues

Oleh juga menekankan bahwa Indonesia bukan negara yang menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, ia menyebut pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan melalui mekanisme hukum, dialog, dan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi perhatian dunia.

Lebih lanjut, ia menilai pencalonan tersebut sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Kepemimpinan di Dewan HAM PBB dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan dialog antara negara maju dan negara berkembang dalam isu-isu kemanusiaan.

Baca Juga: Akses ke Takengon Putus Akibat Longsor, Warga Berjuang Jalan Kaki 5 Jam ke Bener Meriah Dapatkan Logistik Murah

Selain itu, Oleh berharap kepercayaan internasional ini juga menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri untuk terus memperkuat komitmen terhadap perlindungan HAM.

Ia menegaskan bahwa perbaikan di tingkat nasional tetap menjadi fondasi utama untuk mendapatkan legitimasi global.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal pengalaman, kerangka hukum, serta nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan.