Hingga kini, KPK belum memberikan tanggapan lanjutan atas kritik MAKI tersebut. Publik pun menanti kejelasan langkah penegakan hukum selanjutnya, terutama menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan izin pertambangan di daerah.***
Hingga kini, KPK belum memberikan tanggapan lanjutan atas kritik MAKI tersebut. Publik pun menanti kejelasan langkah penegakan hukum selanjutnya, terutama menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan izin pertambangan di daerah.***
Artikel Terkait
Banjir Bandang Terjang Tebing Tinggi Kalsel, Permukiman Warga Terendam hingga Setinggi Dada
Rampungkan 6 Jembatan di Aceh Pascabencana, Pemerintah Percepat Pembangunan 12 Lainnya
Rp6,6 Triliun Uang Sitaan Satgas PKH Jadi Rebutan, Menkeu Lirik Defisit, Prabowo Pilih Sekolah dan Rumah Rakyat
Menpar Bantah Bali Sepi, Kunjungan Wisatawan Asing Tembus 6,8 Juta Orang
Okupansi Tertekan, PHRI Sebut 2025 Jadi Tahun Paling Menantang bagi Hotel Nasional
Kasus Izin Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Terbitkan SP3
Unggahan Zahra Putri Ridwan Kamil Viral, Publik Soroti Luka Batin di Balik Isu Keluarga
Hidup Gelap Gulita, Sebulan Pascabanjir Warga Babo Aceh Tamiang Masih Krisis Listrik dan Kekurangan Logistik
Banding Ditolak Mahkamah Agung, Taeil Eks NCT Tetap Jalani Vonis 3,5 Tahun Penjara atas Kasus Pemerkosaan
Visi Ernest Prakasa di Balik Ledakan ‘Agak Laen 2’, Produser Tanpa Gimmick yang Mengejar Tawa Penonton