Apersi Dorong Skema KPR Bencana untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera

INSIBERNEWS - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengusulkan terobosan pembiayaan perumahan bagi warga terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Usulan tersebut berupa program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bencana yang dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menyampaikan bahwa gagasan ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi korban bencana yang rumahnya rusak parah hingga tak lagi layak huni. Menurutnya, bantuan darurat memang penting, tetapi pemulihan permanen juga perlu dipikirkan secara serius.

Baca Juga: BNN Ungkap Ratusan Kasus Narkoba Sepanjang 2025, Jaringan Nasional hingga Internasional Terbongkar

“Kami mengusulkan adanya KPR Bencana, yaitu program pembiayaan rumah yang ditujukan khusus bagi korban bencana agar mereka bisa kembali memiliki hunian yang aman, sehat, dan layak,” ujar Junaidi kepada awak media di Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Ia menjelaskan, KPR Bencana dirancang berbeda dari skema KPR pada umumnya. Program ini hanya diperuntukkan bagi korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan total atau hilang 100 persen akibat banjir maupun longsor.

“Ini bukan program renovasi. Yang kami maksud adalah pembangunan rumah baru bagi warga yang benar-benar kehilangan tempat tinggal,” tegasnya.

Baca Juga: KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya Usai Terjaring OTT Dugaan Suap Ijon Proyek

Junaidi menilai, banyak korban bencana kesulitan memulai kembali kehidupan mereka karena tidak memiliki akses pembiayaan untuk membangun rumah. Di sisi lain, tidak semua korban dapat mengandalkan bantuan hibah, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah.

Melalui skema KPR Bencana, Apersi mengusulkan adanya kemudahan akses pembiayaan, seperti bunga rendah, tenor panjang, serta kemungkinan subsidi dari pemerintah. Dengan begitu, cicilan diharapkan tetap terjangkau bagi masyarakat terdampak bencana yang kondisi ekonominya tengah terpukul.

Selain itu, Apersi juga mendorong agar pembangunan rumah dalam program ini dilakukan di lokasi yang lebih aman dan sesuai dengan tata ruang. Hal tersebut penting untuk meminimalkan risiko bencana berulang dan memastikan hunian yang dibangun benar-benar berkelanjutan.

Baca Juga: Bendungan Ciawi dan Sukamahi Terbukti Efektif Reduksi Banjir Jakarta hingga 27 Persen

“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, termasuk kementerian terkait, untuk menyiapkan konsep rumah yang aman dari risiko bencana,” kata Junaidi.

Menurutnya, keterlibatan pengembang dalam program KPR Bencana tidak hanya soal membangun rumah, tetapi juga memastikan kualitas bangunan sesuai standar keselamatan. Hal ini mencakup struktur bangunan, sistem drainase, hingga pemilihan lokasi yang lebih layak huni.