Tak Sanggup Atasi Banjir, 3 Bupati Aceh Disorot: Antara Realita Lapangan dan Gengsi Kepemimpinan

Menurutnya, jabatan kepala daerah adalah amanah besar yang tak boleh goyah saat rakyat sedang diuji bencana.

Baca Juga: Polri dan Kemenhut Lakukan Investigasi Terkait Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir di Sumatera

Mualem bahkan menyatakan siap membuka jalan bagi siapa pun yang merasa tidak sanggup untuk mundur.

“Kita ganti dengan yang lain, yang betul-betul siap bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Pernyataan ini langsung menuai respons luas karena dianggap menyentil langsung legitimasi kepemimpinan di daerah terdampak.

Ia juga menggambarkan skala bencana yang menurutnya jauh dari kata kecil. Mualem menyebut bencana banjir kali ini sebagai “tsunami kedua” karena dampaknya yang luas dan penderitaan warga yang berkepanjangan.

“Kalau tsunami 2004, air datang sekitar dua jam. Tapi banjir sekarang, rumah terendam sampai lima hari lebih,” katanya.

“Ini penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh,” sambungnya.

Baca Juga: Dinilai Kurang Pantas, DPR Soroti Etika Penyaluran Bantuan Korban Bencana Sumatera yang Lempar Beras dari Helikopter

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memilih nada yang lebih menenangkan. Ia menilai tidak adil jika kepala daerah dipaksa menanggung beban bencana besar sendirian tanpa dukungan pusat.

“Jangan berpikir semua bencana harus ditangani mandiri oleh kepala daerah,” kata Tito.

“Ada skala bencana, ada level yang memang membutuhkan peran kuat dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Tito memaklumi jika ada bupati yang menyatakan tidak sanggup, karena beban yang dihadapi tidak hanya menyangkut pemerintahan, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan.

“Kalau bencananya sebesar ini, diserahkan sepenuhnya ke daerah, mereka bisa setengah mati,” tuturnya.

“Kasihan rakyatnya, dan kasihan juga kepala daerahnya, karena keluarganya juga bisa terdampak,” tambahnya.