Usai Direksi ASDP Direhabilitasi, Publik Menilai Prabowo Mulai Tegaskan Batas Kriminalisasi Kebijakan

INSIBERNEWS - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan rehabilitasi kepada tiga mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menghangatkan perbincangan publik.

Langkah ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan menjadi simbol perubahan arah politik hukum negara dalam menyikapi perkara-perkara yang melibatkan pejabat publik di lingkungan BUMN.

Rehabilitasi tersebut diberikan kepada mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, eks Direktur Komersial dan Pelayanan Yusuf Hadi, serta eks Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono. Ketiganya sebelumnya terjerat perkara terkait proses kerja sama usaha dan akuisisi perusahaan.

Baca Juga: ESDM Pastikan Stok BBM Shell Bakal Kembali Tersedia Akhir November Ini

Yang membuat keputusan ini mencuri perhatian bukanlah hiruk-pikuk kasusnya, melainkan keberanian Presiden membaca ulang konteks persoalan yang mereka hadapi.

Banyak pihak menilai langkah ini sebagai bentuk koreksi negara terhadap potensi kriminalisasi yang bisa muncul dari proses pengambilan keputusan di organisasi sebesar BUMN.

Rehabilitasi tersebut menandai titik penting bahwa negara tidak sekadar menjalankan proses hukum secara mekanis. Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan strategis di BUMN berada di area abu-abu yang kerap disalahartikan sebagai penyimpangan, padahal sering kali ia merupakan bagian dari strategi bisnis yang penuh risiko.

Baca Juga: Rehabilitasi Eks Direksi ASDP Dinilai Hak Presiden, KPK Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kriminalisasi kebijakan direksi BUMN memang menjadi sorotan. Tekanan publik, dinamika politik, hingga tingginya ekspektasi terhadap BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional membuat ruang gerak para pengambil keputusan semakin besar. 

Situasi itu menimbulkan apa yang disebut para pengamat sebagai chilling effect—sebuah kondisi di mana para pejabat BUMN memilih jalan paling aman secara prosedural, ketimbang mengambil keputusan berani yang berpotensi membawa perusahaan melompat lebih jauh.

Baca Juga: OJK Minta Bank Sesuaikan Suku Bunga Secara Halus, Hindari Persaingan Tak Sehat

Padahal, BUMN memerlukan inovasi dan keberanian untuk melakukan manuver bisnis, terutama di tengah persaingan global yang terus berubah cepat. Ketika setiap keputusan diperlakukan seolah-olah berpotensi menjadi tindak pidana, maka risiko stagnasi justru semakin besar.

Keputusan Presiden Prabowo ini dianggap sebagai bentuk penegasan bahwa negara siap membedakan mana kesalahan administratif, mana keputusan bisnis yang bersifat kalkulatif, dan mana tindakan yang memang masuk wilayah korupsi. Garis pemisah itu penting agar proses hukum tidak menjadi alat yang menghambat efektivitas manajemen BUMN.

Baca Juga: Kampanye Antirokok Dinilai Belum Efektif, Produksi Rokok Dalam Negeri Sulit untuk Ditekan