Kronologi Perdebatan Dedi Mulyadi vs Menkeu Purbaya soal Dana APBD Jabar Senilai Rp4,17 T di Bank

Dedi menambahkan, seluruh dana senilai Rp2,4 triliun yang ada di BJB digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, irigasi, ruang kelas baru, dan rumah sakit.

"Saya tidak segan memberhentikan pejabat Pemprov yang terbukti membuat deposito tanpa sepengetahuan saya," imbuhnya.

Baca Juga: Spekulasi Publik soal Kursi Kosong Pelatih Timnas Indonesia, Rumor Van Gaal hingga Respon Timur Kapadze

Dedi Siap Diperiksa BPK
Dedi menegaskan Pemprov Jabar siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan tidak adanya deposito.

Gubernur Jabar itu menganggap, keterbukaan adalah bagian dari tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.

“Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka untuk memeriksa kas daerah kami. Kas daerah itu biasanya sudah diperiksa oleh BPK. Untuk itu, dipersilakan Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Dedi.

Baca Juga: Alasan Pemerintah Bentuk Kementerian Haji, Prabowo: Permintaan Langsung dari Arab Saudi

Dedi menegaskan, seluruh uang rakyat di Jawa Barat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bagian dari upaya membangun keterbukaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Tidak disimpan menjadi deposito yang diambil bunganya,” terangnya.

Purbaya Tegaskan Data Bersumber dari BI
Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberikan tanggapan keras terhadap tantangan Dedi.

Purbaya menolak disebut asal bicara dan menegaskan, data yang ia sampaikan berasal dari laporan resmi Bank Indonesia.

Baca Juga: Sandra Dewi Gugat Pengembalian Aset yang Disita Negara, Klaim Bukan Hasil Korupsi Harvey Moeis

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan,” ujar Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Purbaya juga menyebut dirinya tidak pernah menuding secara langsung Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ia menjelaskan, data yang ia rujuk adalah data agregat nasional tentang daerah-daerah yang menahan dana APBD di bank.