Gus Ipul Ungkap Mutakhirnya Data Bansos: 1,9 Juta Penerima Tak Lagi Layak Karena Digunakan untuk Judol

INSIBERNEWS - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkapkan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) kini telah diperbarui, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 12 juta orang. Pembaruan data ini dilakukan agar bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.

“Kami terus memutakhirkan data agar bansos tepat sasaran dan benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9).

Baca Juga: Pemerintah Dorong Energi Terbarukan untuk Tekan Subsidi Listrik Tanpa Bebani Warga

Dalam proses verifikasi, Kementerian Sosial menemukan ada sebanyak 1,9 juta penerima manfaat yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bansos.

Temuan ini didapat melalui ground check yang melibatkan pendamping-pendamping sosial dan data BPS (Badan Pusat Statistik).

“Dari hasil pengecekan di lapangan bersama pendamping dan BPS, ada 1,9 juta yang tidak memenuhi syarat lagi,” jelas Gus Ipul.

Baca Juga: Billie Eilish hingga Cillian Murphy Suarakan Solidaritas Palestina di Konser Amal London

Selain itu, Gus Ipul menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri indikasi penyalahgunaan bansos. Hasilnya, sekitar 600 ribu penerima terindikasi menggunakan bantuan sosial untuk bermain judi online.

“Kita menemukan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi bermain judi online,” tuturnya. Temuan ini menjadi sorotan penting untuk meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Baca Juga: Persebaya Raih Kemenangan Tipis 1-0 Lawan Semen Padang, Bruno Moreira Jadi Penentu di GBT

Tidak hanya itu, data awal juga menunjukkan adanya penerima manfaat yang mengaku sebagai anggota DPR hingga anggota Polri. Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Kementerian Sosial menekankan bahwa pembaruan data ini tidak hanya soal penghapusan penerima yang tidak layak, tetapi juga memastikan bantuan sampai ke keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Program pendampingan dan pengawasan lapangan terus dilakukan agar bantuan tepat guna.

Baca Juga: Prabowo Bakal Tetapkan IKN Sebagai Pusat Politik RI Mulai 2028